PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak sepenuhnya diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kritik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menilai program tersebut berpotensi membuat masyarakat malas untuk bekerja.
”Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis, ya,” ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Maruarar menuturkan, program tiga juta rumah dirancang untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal layak. Ia menambahkan, sebagian pembangunan rumah gratis ini turut didukung oleh kontribusi para pengusaha.
“Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa kita yang membutuhkan. Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, tapi ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayar, lah,” terangnya.
Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan rincian 2 juta unit untuk kawasan pedesaan dan 1 juta unit di wilayah perkotaan.
Dalam rapat bersama DPD RI, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan, kementeriannya berkomitmen untuk berpikir kreatif demi mewujudkan target besar tersebut.
Menurut Ara, dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun, hanya bisa membangun sekitar 250.000 rumah. Meski begitu, ia menolak menyerah dan sekadar melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target 3 juta rumah sulit tercapai akibat keterbatasan anggaran. Sebaliknya, Ara memilih mencari solusi kreatif untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada. Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” jelas Ara.
Maka dari itu, Ara menyebut sudah membuat rencana agar target pembangunan 3 juta rumah bisa tercapai. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan murah dari hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada para terpidana tindak pidana korupsi.
”Lahan gratis atau murah itu bisa dicapai dari mana gitu, selalu ngomong apa adanya karena paling tidak saya sudah ketemu Jajakan tiga kali, dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten,” jelasnya.
“Yaitu lahan dari mana, dari koruptor lahan. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat,” lanjut Ara.
