Sektor Perumahan Prioritas Pemerintah: Sejauh Mana Realisasinya?

Pemerintah mempercepat program pembangunan 3 juta rumah dengan fokus pada kesiapan lahan dan pelaksanaan di lapangan. Langkah ini dilakukan agar target besar tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar berjalan sesuai rencana.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya memastikan aspek dasar program, terutama terkait ketersediaan lahan. Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN pun terus diperkuat untuk menjamin kejelasan status lahan, termasuk aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain kesiapan lahan, pemerintah juga mulai memetakan potensi pengembangan hunian di sejumlah wilayah dengan kebutuhan tinggi, terutama untuk rumah susun.

“Yang kedua, kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya. Di Jawa Timur juga sudah diberikan datanya kepada kami,” ujar Maruarar, dikutip dari keterangan resminya, Jum’at (17/04/2026).

Sejauh Mana Program 3 Juta Rumah Berjalan?

Di tahap pelaksanaan, sejumlah kebijakan mulai dijalankan untuk mempercepat realisasi program. Pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Proses perizinan juga dipangkas dari sebelumnya maksimal 28 hari menjadi 10 hari, guna mempercepat pembangunan di lapangan.

Dari sisi fiskal, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk rumah tapak dan satuan rumah

susun pada periode 2026–2027. Sementara itu, kebijakan moneter diperkuat melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen, disertai alokasi likuiditas hingga Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sekitar 100.000 unit rumah komersial.

Keterlibatan sektor swasta juga hadir melalui renovasi 9.701 unit rumah tidak layak huni tanpa menggunakan APBN, sebagai bagian dari skema gotong royong perumahan. Selain itu, pemerintah menjalankan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan dengan plafon mencapai Rp130 triliun dalam lima tahun. Program ini tidak hanya memperkuat sisi suplai, tetapi juga membuka akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM.

Penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP tercatat mencapai 278.868 unit pada 2025 dan ditingkatkan menjadi 350.000 unit pada 2026, dengan cakupan yang diperluas ke sedikitnya 13 kelompok profesi.

Dukungan perbankan juga ikut mengalir, salah satunya melalui inisiatif Bank Central Asia (BCA) yang menyalurkan KPR bagi MBR berbasis dana internal dengan skema FLPP untuk sekitar 1.000 unit rumah. Percepatan program ini juga tercermin dari pelaksanaan akad massal KPR FLPP yang mencapai 26.000 unit dan 50.030 unit di berbagai daerah secara serentak.

Di sisi pembiayaan mikro, pemerintah bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk mendorong renovasi 40.000 rumah sekaligus pengembangan usaha produktif masyarakat.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat signifikan dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 406.000 unit pada 2026, dengan dukungan anggaran Rp8,9 triliun. Program ini diperkuat melalui skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT) guna memastikan akses bahan bangunan yang lebih terjangkau.

Dampak Ekonomi dan Perluasan Program

Di Jawa Barat, realisasi pembangunan rumah subsidi sepanjang 2025 mencapai 62.591 unit dengan perputaran ekonomi sekitar Rp8 triliun.

“Realisasi 2025 di Jawa Barat mencapai 62.591 unit, terbesar se-Indonesia, dengan uang berputar sekitar Rp8 triliun,” ujar Maruarar saat kunjungan kerja di Bandung, Senin (13/04/2026).

Ia juga menyampaikan besarnya penyerapan tenaga kerja dari sektor ini.

“Satu rumah ada lima orang yang bekerja. Jadi 5 dikali sekitar 60 ribu unit, artinya kurang lebih 300 ribu tukang bekerja di Jawa Barat,” katanya.

Program ini juga diperluas ke wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, melalui program bedah rumah.

“Untuk masyarakat Papua, nanti akan ada program bedah rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana rumah yang akan direnovasi minimal sebanyak 21.000 rumah,” kata Maruarar.

Program tersebut akan menjangkau 42 kabupaten/ kota, dengan target minimal 500 unit rumah per daerah.

admin

+ posts

Property And The City

Subscribe to newsletter

Property Update

Liputan Utama

Property Minds Games

Marketing Breakthrough

Business Management

Fashion In The City

Property Project

Property Trend

Travel and The City

Propertt And The City