Jakarta, Propetyandthecity.com – Komisi V DPR RI memberikan persetujuan terhadap usulan kebutuhan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp106 triliun. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PKP dan sejumlah mitra kerja lainnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan seluruh fraksi di Komisi V sepakat dengan pagu indikatif serta sinkronisasi anggaran berdasarkan fungsi dan program dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
“Apakah pimpinan dan seluruh anggota komisi v dengan seluruh unsur fraksi yang ada dapat menyetujui pagu indikatif termasuk juga usulan tambahan terhadap backlog yang ada di kementerian/lembaga mitra kerja Komisi V?,” kata Lasarus dalam rapat kerja Komisi V bersama Kementerian PKP, Rabu (17/6/2026).
Usulan tersebut tidak mendapat penolakan dari peserta rapat. Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI serta kementerian dan lembaga yang hadir menyatakan persetujuan terhadap kebutuhan anggaran yang diajukan.
“Kita semua setuju,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Lasarus menjelaskan, kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2027 mencapai Rp106 triliun. Sementara itu, pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp9,91 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran atau backlog sekitar Rp96,08 triliun.
“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pagu kebutuhan tahun anggaran 2027 sebesar Rp106.000.262.268.000. Pagu indikatif Rp9.913.961.500.000,” ujarnya.
Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Setelah itu, hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari proses penyusunan APBN Tahun 2027.
Selain menyetujui pagu kebutuhan anggaran, Komisi V DPR RI juga berencana melakukan pendalaman terhadap rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga mitra kerja dalam pembahasan APBN 2027. Tahap awal pembahasan akan difokuskan pada pagu indikatif sebelum mempertimbangkan usulan tambahan anggaran.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan kebutuhan anggaran kementeriannya sebesar Rp106 triliun untuk mendukung target pembangunan dan peningkatan kualitas hunian nasional pada 2027.
“Usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah sebesar Rp 106 juta, dengan target 2.084.460 unit,” ujar Ara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Sebagian besar anggaran tersebut direncanakan untuk program fisik yang mencapai Rp102,91 triliun atau sekitar 97,09 persen dari total kebutuhan anggaran. Sementara program nonfisik memperoleh alokasi Rp3,09 triliun atau sekitar 2,91 persen.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi program prioritas dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp57,29 triliun untuk mendukung perbaikan 2 juta unit rumah. Selain itu, pembangunan rumah susun juga menjadi fokus pemerintah dengan kebutuhan anggaran Rp36,94 triliun untuk pembangunan 50.000 unit atau setara 421 tower.
Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian PKP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun mengingat pagu indikatif yang tersedia saat ini baru mencapai Rp9,913 triliun.
“Dengan pagu indikatif sebesar Rp9,913 triliun, diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut,” kata Ara.
Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah berharap program penyediaan dan peningkatan kualitas hunian dapat berjalan lebih masif guna mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
