Jakarta, propertyandthecity.com – Di balik besarnya target pembangunan rumah yang terus digenjot pemerintah, ada satu hal yang tak kalah penting untuk dipastikan berjalan seiring, yakni tata kelola program yang transparan dan akuntabel. Apalagi, anggaran dan cakupan program perumahan nasional kini terus bertambah dari tahun ke tahun.
Untuk memperkuat aspek tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana. Pertemuan itu menjadi ajang diskusi mengenai penguatan tata kelola serta akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai program perumahan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menyampaikan apresiasi kepada BPK atas berbagai masukan yang selama ini diberikan dalam mendukung pelaksanaan program perumahan yang transparan dan sesuai ketentuan.
“Terima kasih kepada Pak Nyoman dan jajaran BPK atas berbagai masukan yang diberikan kepada Kementerian PKP. Saat ini tanggung jawab kami semakin besar seiring meningkatnya anggaran Kementerian PKP dari sekitar Rp5 triliun menjadi lebih dari Rp10 triliun. Selain itu, kuota rumah subsidi juga meningkat dan berbagai program pembiayaan perumahan seperti Kredit Program Perumahan terus diperkuat,” ujar Menteri PKP, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (10/6/26).
Meningkatnya anggaran dan target program tersebut membuat kebutuhan akan pengawasan serta tata kelola yang baik menjadi semakin penting. Kementerian PKP pun terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar setiap program dapat berjalan efektif sekaligus tetap sesuai aturan.
Maruarar menjelaskan, saat ini pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah subsidi tapak. Berbagai skema pembangunan rumah susun juga mulai disiapkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan.
“Karena itu kami ingin terus berkonsultasi agar tata kelola seluruh program berjalan dengan baik. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami harus bekerja dengan benar, efektif, dan cepat, namun tetap menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” katanya.
Menurutnya, pencapaian program rumah subsidi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Bahkan, realisasi rumah subsidi pada tahun sebelumnya menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah.
Dengan target yang semakin besar ke depan, pemerintah optimistis berbagai program perumahan dapat terus berjalan sesuai rencana selama pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.
“Kami optimistis target-target perumahan dapat tercapai selama dijalankan sesuai aturan dan tata kelola yang baik. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana program-program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Menteri PKP.
