Bandung, Propertyandthecity.com – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dalam rangka Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Bale Rame, Summarecon Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Executive Director Summarecon Bandung Hindarko Hasan, Ketua Umum DPP Himperra Ari Triyono, jajaran Kementerian PKP, serta perwakilan Polresta Bandung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan KUR Perumahan merupakan terobosan pemerintah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Program KUR Perumahan yang pertama kali ada di Indonesia ini terbukti tepat sasaran dan sangat diminati masyarakat,” ujar Maruarar, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/7/26).
Ia menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan plafon KUR Perumahan dari Rp34 triliun menjadi Rp50 triliun agar semakin banyak masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan yang memperoleh akses pembiayaan. Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya ditujukan untuk pembangunan dan renovasi rumah, tetapi juga dapat dimanfaatkan kontraktor kecil, pengembang, hingga toko bangunan guna memperkuat ekosistem perumahan nasional.
Maruarar juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sisi lain, seluruh kebijakan dan penyaluran bantuan perumahan terus mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengungkapkan, hingga 15 Juli 2026, BRI telah menyalurkan KUR Perumahan sekitar Rp408 miliar kepada lebih dari 2.100 debitur di wilayah Bandung dan sekitarnya. Secara nasional, nilai penyaluran KUR Perumahan oleh BRI telah mencapai sekitar Rp10,64 triliun dan akan terus diperluas untuk mendukung target pemerintah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Berbagai kebijakan tersebut antara lain pembebasan BPHTB, layanan PBG gratis, hingga perpanjangan tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun agar cicilan lebih terjangkau.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh kebijakan dalam Program 3 Juta Rumah disusun berdasarkan data statistik sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Menurutnya, penyelesaian persoalan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah.
Melalui sinergi tersebut, Kementerian PKP berharap pemanfaatan KUR Perumahan oleh masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan terus meningkat. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.





















