Tantangan ekonomi dunia makin berat. Belum selesai ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, sudah datang krisis energi karena memanasnya konflik Palestina dengan Israel.
baca juga, Synthesis Huis Terus Lansir Klaster Baru
Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Arief Wibisono mengatakan, krisis pangan dan krisis energi merupakan tantangan jangka pendek yang harus dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia.
Selain itu sebenarnya masih ada tantangan jangka panjang yang harus dihadapi oleh dunia. Tantangan jangka panjang tersebut antara lain fragmentasi ekonomi dan politik global. “Termasuk tantangan jangka panjang adalah perubahan iklim,” Kata Arief dalam HSBC Summit 2023 dengan tema Navigating Indonesia’s Path: Insight for today, Visions for Tomorrow, Oktober 2023 lalu.
Seperti diketahui, dampak perubahan iklim saat ini sudah nyata. Salah satunya adalah El Nino yang merupakan fenomena iklim berupa kemarau panjang dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah di dunia. Akibat dari El Nino ini, produksi pangan salah satunya beras di beberapa negara sudah menurun. Hal ini membuat banyak negara mengambil kebijakan proteksi dengan memilih menghentikan ekspor pangan.
Oleh karena itu, tantangan jangka panjang perubahan iklimini tidak boleh dipandang sebelah mata. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, isu Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) dan perubahan iklim telah menjadi topik utama di global karena menjadi tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi.
“Berbagai negara telah mengambil langkah serius untuk menghadapi perubahan iklim dengan mengimplementasikan ESG,” kata dia dalam
gelaran HSBC Summit Navigating Indonesia’s Path: Insight for today, Visions for Tomorrow.
Semua negara mencoba untuk menjalankan ESG sejak adanya Paris Agreement 2015 dan kemudian dipertebal saat Indonesia memegang Presidensi G20 pada 2022. Hal-hal ini menjadi salah satu langkah mitigasi dari perubahan iklim yang dampaknya begitu besar di dunia.
Kartika menjelaskan, BUMN sebagai Agent of Development mencoba menjadi motor penggerak ESG di Indonesia. Menteri BUMN telah menerbitkan Edaran Nomor 6 Tahun 2022 yang mengarahkan seluruh BUMN untuk menyusun roadmap pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjalankan nilai ekonomi karbon sehingga dapat mendorong percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Kementerian BUMN telah menyusun sejumlah langkah stategis lompatan jangka panjang yang berfokus kepada penurunan emisi pembangkit listrik yang berbahan bakar batu bara dan penurunan emisi transportasi dengan menciptakan bahan bakar hijau. Langkah lainnya adalah Kementerian BUMN mendorong Nature Based Solution dan carbon market dimana nantinya penghasil karbon positif bisa dibeli oleh penghasil karbon negatif.