Jakarta, Propetyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional, termasuk mempercepat pemanfaatan lahan milik negara untuk kebutuhan hunian masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan salah satu fokus dalam penyusunan regulasi tersebut adalah membuka peluang pemanfaatan lahan negara yang saat ini dikuasai pihak ketiga agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
“Misalnya bagaimana pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang memang dikuasai oleh pihak ketiga seperti di Tanah Abang supaya bisa digunakan dengan cepat dan tepat bagi rakyat, terutama bagi rakyat-rakyat kecil,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6/26).
Menurut Ara, pemerintah saat ini terus mempersiapkan substansi RUU Perumahan dengan melibatkan berbagai sektor yang berkaitan dengan pembangunan perumahan.
“Kita persiapkan terus supaya beberapa tema pokok baik soal lahan, pembiayaan, kemudian juga soal data, hal yang terkait semua soal perumahan. Kemudian lintas sektoral banyak. Jadi bagaimana semua bisa sinergi terutama antara pemerintah pusat dan daerah, sesama kementerian,” ujar Ara.
Selain mengatur aspek pertanahan, RUU Perumahan juga akan mencakup berbagai isu strategis lainnya, seperti pembiayaan perumahan, pengelolaan data, hingga penguatan koordinasi antarinstansi. Pemerintah menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga menjadi faktor penting untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
Sebelumnya, Ara menegaskan penyusunan RUU Perumahan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kepentingan utama, yakni rakyat, negara, dan dunia usaha. Melalui pendekatan tersebut, regulasi yang disusun diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan di sektor perumahan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah juga menyiapkan pengaturan yang lebih komprehensif terkait penyediaan lahan dan pembiayaan hunian agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap rumah layak dan terjangkau.
Ara menambahkan, pemerintah akan bergerak cepat dalam menyusun regulasi tersebut guna memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri perumahan nasional. Ia optimistis proses penyiapan hingga pembahasan RUU Perumahan dapat berjalan lancar dengan dukungan DPR, khususnya Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perumahan.
Melalui regulasi baru ini, pemerintah berharap upaya memperkuat ekosistem perumahan nasional dapat berjalan lebih efektif sehingga kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi secara lebih cepat dan berkelanjutan.
