PropertyandTheCity.com, Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan berlanjut pada 2025. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, alokasi investasi sebesar Rp 18,775 triliun telah disiapkan untuk merealisasikan program ini.
Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan guna mendukung pembangunan 220.000 unit rumah bagi MBR, diharapkan mampu berkontribusi terhadap penurunan backlog kepemilikan rumah hingga 2,8 persen.
“BP Tapera sangat berkomitmen penuh dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada MBR. Kami terus meningkatkan layanan dan sedang menyiapkan berbagai rancangan skema pembiayaan pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9/2024).
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch, menyambut baik penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang naik 20.000 unit dibandingkan tahun 2024. Namun, ia menilai peningkatan tersebut masih belum mencukupi.
“Anggaran perumahan saat ini hanya 1% dari APBN, jauh di bawah anggaran kesehatan yang mencapai 6% dan pendidikan 20%,” ungkapnya.
Ali juga menekankan pentingnya penyeleksian lokasi proyek FLPP yang diprioritaskan terhubung dengan kawasan Transit-Oriented Development (TOD) dan jaringan transportasi massal.
Saat ini, pemerintah juga tengah merumuskan beberapa alternatif kebijakan baru, seperti skema tiering suku bunga/marjin KPR FLPP, pembatasan masa subsidi, hingga pembiayaan hijau melalui Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP). Langkah ini diharapkan mampu menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“BP Tapera tengah menggodok skema creative financing guna mengembangkan proses bisnisnya lebih luas. Kami bersama dengan Komite dan para stakeholder secara intens terus merumuskan dan mempersiapkan regulasinya,” terang Heru.
Tak hanya itu, BP Tapera juga dalam proses menyempurnakan tata kelola menuju badan single housing financing, di mana nantinya seluruh pembiayaan perumahan akan dikelola oleh BP Tapera.
“Jadi ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya,” kata Heru.
Hingga Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan 119.100 unit rumah dengan total pembiayaan Rp 14,699 triliun, termasuk 115.065 unit rumah melalui FLPP dan 4.035 unit melalui Pembiayaan Tapera.
Program ini telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota yang terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur. Hal ini menunjukkan besarnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses perumahan layak bagi masyarakat.
