Jakarta, Propertyandthecity.com – Pengembang properti nasional dinilai memiliki kapasitas untuk menyediakan hunian dalam jumlah besar. Namun, kemampuan tersebut perlu berjalan beriringan dengan kondisi pasar yang mendukung, terutama dari sisi daya beli dan minat masyarakat untuk kembali berinvestasi di properti.
Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI) Raymond Ardan Arfandy mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan pasokan hunian dapat berjalan seiring dengan kemampuan pasar dalam menyerapnya.
“Tolong perbaiki demand supaya supply-nya itu tidak terganggu,” ujar Raymond saat memberikan sambutan dalam The People’s Choice 2026 di Raffles Hotel Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Raymond, kapasitas pengembang dalam membangun hunian sebenarnya cukup besar. Sejumlah pengembang nasional bahkan dinilai mampu menyiapkan hunian dalam skala besar, baik rumah tapak maupun vertikal.
“Ciputra Group, Summarecon Group, Agung Podomoro, Agung Sedayu, dan semuanya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu per satu, diminta untuk menyiapkan hunian landed maupun vertikal sejuta rumah, menurut saya dalam waktu 2–3 tahun pasti selesai dan hasilnya pasti memuaskan,” katanya.
Besarnya kapasitas industri properti tersebut juga sejalan dengan peran sektor ini terhadap perekonomian nasional. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, drh. Pujo Setio, M.Si., mengatakan sektor properti memiliki keterkaitan dengan sekitar 183 subsektor industri.
“Sektor properti memiliki efek berganda yang sangat luas terhadap perekonomian. Ekosistemnya melibatkan sekitar 183 subsektor, mulai dari industri semen, baja, keramik, kaca, hingga perbankan lewat pembiayaan KPR. Karena itu, penguatan sektor properti juga berarti memperkuat aktivitas ekonomi dan rantai pasok domestik,” ujar Pujo.
Daya Beli dan Minat Investasi Jadi Tantangan
Raymond mengatakan salah satu persoalan yang masih dihadapi pasar properti adalah daya beli masyarakat. Menurutnya, kemampuan membeli hunian belum kembali seperti kondisi sekitar lima hingga 10 tahun lalu.
“Demand kita sebenarnya ada tiga hal, Pak. Yang pertama adalah daya beli. Daya beli pasca Covid memang semua masih tahu, kita sama-sama tahu bahwa daya beli itu masih menurun dibandingkan dengan 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu daya beli kita ada turun, ya. Ini menciptakan daya beli agak kurang,” ujarnya.
Selain daya beli, Raymond mengatakan minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor properti juga belum kembali seperti sebelumnya. Ia mengingat kondisi sekitar 2010 ketika penjualan properti, termasuk apartemen, berlangsung relatif cepat karena investasi properti dinilai menjanjikan.
“Teman-teman pengembang besar kalau jual apartemen 1.000 unit, itu sebulan dua bulan juga habis karena investasi properti menjadi sebuah investasi yang sangat menjanjikan pada saat itu. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan kembali investasi properti ini?” katanya.
REI Usulkan Tax Amnesty Investasi
Untuk mendorong kembali minat investasi, Raymond mengusulkan pemerintah mempertimbangkan skema tax amnesty investasi yang dapat diarahkan pada sektor-sektor produktif, termasuk properti dan infrastruktur.
“Yaitu mungkin, maafkan kalau saya salah, mungkin pemerintah bisa memberikan itu adalah tax amnesty investasi,” ujar Raymond.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian karena investasi properti melibatkan banyak industri pendukung, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
“Jadi mari sama-sama kita pikirkan, kita bantu pemerintah menyiapkan perumahan yang qualified buat masyarakat, tetapi juga kita sama-sama memikirkan bagaimana kita mengembalikan masa kejayaan properti,” pungkasnya.
