Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara kumulatif telah mencapai sekitar 1,2 juta unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp136,9 triliun. Angka dari rentang waktu Februari 2021 hingga 20 April 2026 itu menunjukkan peran signifikan pembiayaan perumahan subsidi dalam mendukung akses hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun sepanjang Januari hingga 20 April 2026 mencapai 52.994 unit dari target 350 ribu dengan nilai pembiayaan sekitar Rp6,6 triliun.
Baca juga, ARTOTEL Living World Kota Wisata Tawarkan Konsep Playcation untuk Liburan Keluarga
Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai 307.706 unit, jauh di atas provinsi lain seperti Jawa Tengah (82.833 unit) dan Sulawesi Selatan (82.448 unit). Konsentrasi ini menunjukkan tingginya kebutuhan hunian di wilayah penyangga kota besar.
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi mencatat angka tertinggi dengan 85.090 unit, diikuti Kabupaten Bogor 47.961 unit dan Kabupaten Karawang 40.847 unit. Wilayah-wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan hunian subsidi yang didorong oleh urbanisasi dan keterbatasan akses rumah di pusat kota.
Adapun profil penerima FLPP menunjukkan dominasi kelompok usia produktif. Berdasarkan data pada Dashboard Ekosistem Pembiayaan Perumahan di laman tapera.go.id, kelompok usia 19–25 tahun mencapai 375.793 unit, disusul usia 26–30 tahun sebanyak 349.015 unit.
Dari sisi pekerjaan, sektor swasta mendominasi hingga 79,76 persen, diikuti wirausaha 9,45 persen dan pegawai negeri sipil sekitar 5,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan hunian terbesar datang dari kelompok pekerja aktif dengan pendapatan terbatas. Sementara itu, jenis hunian yang dibiayai hampir seluruhnya masih berupa rumah tapak dengan porsi mencapai 99,98 persen. Hunian vertikal seperti rumah susun masih sangat kecil kontribusinya, hanya sekitar 0,01 persen.
Dari segi harga, mayoritas unit berada pada kisaran Rp150 juta hingga Rp175 juta dengan total lebih dari 900 ribu unit, menjadikannya segmen utama pasar rumah subsidi.
Dari sisi penyalur, Bank BTN masih menjadi pemain dominan dengan total penyaluran mencapai 618.146 unit. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Indonesia dengan 189.053 unit dan Bank BRI sebanyak 106.374 unit.
Di tingkat pengembang, PT Hikmah Alam Sentosa mencatat penyaluran tertinggi dengan 7.854 unit, diikuti PT Rachita dan sejumlah pengembang lainnya yang turut mendukung pasokan rumah subsidi secara nasional.
Sementara itu, asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) menyumbang porsi terbesar dengan lebih dari 523 ribu unit, disusul APERSI dan HIMPERRA.
Permintaan Tinggi, Tantangan Masih Ada
Secara umum, data ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap rumah subsidi masih tinggi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan usia produktif.
Namun, dominasi rumah tapak dan konsentrasi di wilayah tertentu juga mencerminkan tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi, seperti keterbatasan lahan di perkotaan serta belum optimalnya pengembangan hunian vertikal.
Dengan capaian ini, program FLPP menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong realisasi target pembangunan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah. l [anwar syueb]
