PropertyandTheCity.com, Jakarta – Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
Hashim menjelaskan bahwa pemisahan ini bertujuan untuk memfokuskan pembangunan perumahan dan mempercepat penyediaan perumahan nasional. Menanggapi isu ini, banyak pihak berharap kementerian baru ini dapat dikelola oleh seorang menteri yang benar-benar memahami isu tersebut.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menegaskan bahwa pembentukan kembali kementerian perumahan memberikan harapan bahwa masalah penyediaan perumahan saat ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan tidak menjadi sektor yang dianaktirikan lagi. Namun demikian harus sejalan dengan pengingkatan anggaran perumahan yang saat ini masih kecil sekitar 1% dari APBN, dibandingkan sektor kesehatan 5%-6% dan pendidikan 20%
“Adapun kapasitas yang harus dimiliki menteri perumahan yang dipercaya presiden nantinya adalah sosok yang memahami kondisi pasar perumahan saat ini dan terlibat langsung sebagai praktisi, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan harapan,” terang Ali Tranghanda kepada Propery and The City, Rabu (11/9/24).
Menurut Ali Tranghanda, menteri yang ditunjuk presiden harus memiliki konsep paradigma yang baik secara makro dan mikro, karena tanpa itu, sektor perumahan akan tetap stagnan. Ia menambahkan, sebaiknya sosok tersebut berasal dari pengusaha atau profesional yang juga memahami politik, mengingat sektor perumahan ke depan akan sarat dengan kepentingan politik.
Harapan senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong. Ia berharap Kementerian Perumahan akan dipimpin oleh sosok menteri yang paham betul di bidang ini. Menurutnya, pemahaman tersebut penting karena sektor perumahan di Indonesia jauh tertinggal beberapa dekade dibandingkan negara-negara tetangga.
“Akan lebih baik kalau profesional dan mengerti persoalan perumahan. Kita sudah lihat bagaimana gebrakan sosok profesional seperti Menteri Basuki di bidang infrastruktur. Kami berharap orang seperti itu juga dipercaya mengurusi sektor perumahan,” kata Lukas.
Lukas juga menambahkan bahwa ada banyak profesional yang seharusnya mampu memimpin, termasuk pengembang yang berasal dari asosiasi pengembang. Menurutnya, mereka sudah memahami detail masalah perumahan, termasuk prosedur perizinan, sehingga dapat bergerak cepat setelah dilantik.
Tak hanya itu, Senior Research Advisor dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat juga menilai kriteria pemimpin yang cocok untuk Kementerian Perumahan adalah sosok yang bisa memahami dat dan terapan kebijakan secara historis serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.
Hal itu karena persoalan perumahan yang kompleks dan tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Sementara itu, backlog perumahan, persoalan pembiayaan dan daya jangkau masyarakat juga perlu dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.
“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (11/9/2024).
