Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan program gentengisasi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menekan angka backlog perumahan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2026. Ia menjelaskan, gentengisasi merupakan bagian dari program pembangunan rumah rakyat yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar perumahan, khususnya bagi masyarakat prasejahtera.
Berdasarkan data pemerintah, sekitar 9,9 juta kepala keluarga hingga kini belum memiliki rumah sendiri. Selain itu, sebanyak 26,9 juta kepala keluarga lainnya masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.
“Filosofinya atau semangatnya adalah selain kita ingin mengentaskan housing backlog 9,9 juta kepala keluarga yang belum punya rumah sendiri, dan 26,9 juta kepala keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, tentu program pembangunan rumah rakyat ini utamanya untuk membantu masyarakat prasejahtera,” kata AHY dikutip dari Antara, Rabu, (04/02/2026).
AHY menegaskan percepatan program tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia juga menekankan, pembangunan kawasan permukiman tidak hanya berfokus pada penyediaan unit rumah, tetapi perlu diiringi pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan akses air bersih.
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah turut menjalankan program renovasi melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini mencakup perbaikan sanitasi, fasilitas MCK, hingga kondisi atap rumah warga yang dinilai tidak layak, sejalan dengan konsep gentengisasi.
“Harapannya, dengan menggunakan produk-produk yang lebih kuat, contohnya menggunakan genteng, rumah bisa lebih baik lagi, tidak panas, dan tampil lebih rapi,” ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga memperkenalkan gerakan Indonesia Asri yang mengusung nilai aman, sehat, resik, dan indah. Gerakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik kawasan permukiman.
“Ini bukan hanya untuk membuat masyarakat hidup lebih berkualitas dan merasa nyaman tinggal di lingkungannya sendiri, tetapi juga bagaimana Indonesia dapat meningkatkan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kita ingin meningkatkan potensi pariwisata melalui gerakan Indonesia Asri,” katanya.
Ke depan, AHY memastikan arahan Presiden terkait gentengisasi dan Indonesia Asri akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam agenda pembangunan perumahan rakyat.
“Kita akan menginkorporasikan apa yang menjadi direktif beliau tersebut dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan perumahan, termasuk juga urusan atap dan genteng,” ujarnya.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait penggunaan genteng tanah liat juga dinilai membuka peluang baru bagi industri bahan bangunan. Kalangan pelaku usaha melihat gentengisasi berpotensi mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam waktu relatif singkat, seiring dengan kenaikan permintaan.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) terpilih periode 2026–2029, Edy Suyanto, mengatakan kapasitas industri genteng yang tergabung dalam asosiasi saat ini telah mendekati batas maksimal. Tingginya tingkat utilisasi membuat pelaku usaha mulai menyiapkan rencana ekspansi apabila program gentengisasi bergulir.
“Ini sangat positif bagi kami dan memberikan optimisme baru untuk sektor genteng. Hari ini industri genteng di bawah naungan Asaki memiliki tiga perusahaan dengan kapasitas 85 juta per tahun dan utilisasinya sudah di atas 90 persen. Setelah arahan gentengisasi kami siap melakukan ekspansi dan menyerap tenaga kerja baru,” ujarnya di Kementerian Perindustrian, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (04/02/2026).
Edy menjelaskan, pembangunan fasilitas produksi baru relatif dapat dilakukan dalam waktu singkat, sepanjang terdapat kepastian pasar serta dukungan energi yang memadai. Proses ekspansi diperkirakan membutuhkan waktu kurang dari satu tahun sejak keputusan investasi diambil.
“Begitu program ini bergulir, industri genteng harus melakukan ekspansi. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 9 sampai 12 bulan dan bentuknya tentu pabrik baru. Land bank sudah ada, tinggal memperluas,” kata Edy.
Menurutnya, keberhasilan gentengisasi juga sangat bergantung pada ketersediaan gas sebagai sumber energi utama dalam proses pembakaran, serta pasokan bahan baku clay yang menjadi fondasi produksi genteng.
“Untuk menyukseskan gentengisasi diperlukan kehadiran pemerintah khususnya berkaitan dengan energi gas. Industri genteng ini menggunakan gas sebagai satu-satunya bahan bakar. Kedua kami juga membutuhkan sumber bahan baku berupa clay. Secara pasar, teknologi, SDM, dan permodalan kami yakin siap, namun tantangannya ada di dua hal itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, peluang pembangunan pabrik genteng di luar Pulau Jawa tetap terbuka selama terdapat kepastian suplai energi. Selama ini, fasilitas produksi masih terkonsentrasi di Jawa karena faktor infrastruktur dan ketersediaan bahan baku.
“Di luar Jawa sesungguhnya memungkinkan selama memiliki kepastian suplai gas. Hari ini ada tiga pabrik, dua di Jawa Barat dan satu di Jawa Timur,” kata Edy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar dilakukan penggantian atap seng menjadi genteng berbahan tanah liat secara nasional. Gagasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Presiden menilai penggunaan atap seng masih mendominasi rumah-rumah di berbagai daerah dan berdampak pada tampilan lingkungan serta kenyamanan hunian.
“Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam pelaksanaannya, proyek gentengisasi nasional akan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai ujung tombak produksi genteng di tingkat lokal.
){kind=link}