Top 5 This Week

Related Posts

Tiga Fondasi Investasi Properti Di Malaysia

Malaysia kian menguat posisinya sebagai salah satu destinasi investasi properti lintas negara paling menarik di Asia Tenggara. Stabilitas hukum, sistem kepemilikan yang relatif transparan, serta kedekatan geografis menjadikan negeri jiran ini semakin dilirik investor dari Indonesia dan Singapura. Namun, di balik brosur proyek yang mengilap dan janji imbal hasil yang menggoda, terdapat fondasi-fondasi penting yang wajib dipahami sebelum mengambil keputusan.

Baca juga, WIKA Garap 113 Unit Huntara di Senen, Solusi Relokasi Warga Bantaran Rel

Menurut Stevie Lee, Executive President Xavier Marks WellEstate Malaysia, membeli properti di luar negeri bukan sekadar transaksi aset. Investor sejatinya sedang memasuki sistem hukum, fiskal, dan bisnis negara lain, sebuah langkah strategis yang menuntut kesiapan lebih dari sekadar modal.

“Investor sebaiknya melakukan due diligence sejak awal, memahami regulasi setempat, dan memiliki strategi keluar (exit) yang jelas. Dengan pendekatan yang tepat, investasi properti di Malaysia dapat menjadi instrumen diversifikasi aset yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya kepada Majalah Property and the City akhir bulan lalu di Jakarta.

Regulasi: Mengetahui Batas Sejak Awal

Perempuan yang juga dikenal sebagai Cici Malay ini menjelaskan bahwa kepemilikan properti oleh warga negara asing di Malaysia pada dasarnya terbagi dalam dua status utama: freehold, hak milik tanpa batas waktu dan leasehold, yang umumnya berlaku hingga 99 tahun tergantung status tanah proyek.

Salah satu aturan paling krusial adalah batas harga minimum. Di Kuala Lumpur, pembeli asing hanya diperbolehkan membeli properti mulai dari RM1 juta. Di Johor, kisaran harga minimum berada di angka serupa, meski dapat berbeda antar kawasan.

Menariknya, pemerintah Malaysia memberikan fleksibilitas tambahan di kawasan Special Economic Zone (SEZ) Johor Bahru. Di wilayah ini, warga negara asing dapat membeli properti mulai sekitar RM500.000. Ini membuka peluang investasi yang relatif lebih terjangkau.

Namun harga bukan satu-satunya pembatas. Umumnya, pembeli asing diperbolehkan memiliki apartemen, kondominium, dan properti komersial tertentu. Sebaliknya, tanah pertanian serta hunian residensial khusus bumiputera tidak dapat dimiliki oleh WNA. Setiap transaksi pun wajib memperoleh persetujuan State Authority, sebuah proses administratif yang sering kali luput dari perhatian investor pemula.

Kepemilikan: Antara Tujuan dan Strategi

Setelah regulasi, keputusan berikutnya menyangkut skema kepemilikan. Investor asing dapat membeli properti atas nama pribadi atau melalui badan usaha (Special Purpose Vehicle/SPV), tergantung tujuan investasi dan nilai aset.

Untuk jangka panjang, freehold masih menjadi pilihan paling aman. Leasehold menawarkan harga lebih rendah, tetapi datang dengan keterbatasan waktu. Sementara SPV umumnya digunakan untuk investasi properti komersial berskala besar.

“Untuk aset jangka panjang, freehold tetap menjadi opsi paling solid,” kata Stevie.

Ia menambahkan, banyak pembeli lintas negara kerap terjebak pada kesalahan klasik: menyamakan freehold dengan leasehold, tidak memahami batas harga minimum, hingga mengabaikan biaya tambahan seperti stamp duty dan legal fees. Pajak atas pendapatan sewa pun sering tidak masuk perhitungan awal, padahal dampaknya signifikan terhadap proyeksi imbal hasil.

Pajak: Dari Meja Notaris hingga Meja Jual

Struktur pajak menjadi tantangan tersendiri dalam investasi properti lintas negara.

Saat pembelian, investor dikenakan stamp duty progresif sekitar 1–4 persen dari nilai properti, ditambah legal fees sekitar 1 persen serta valuation fees bila menggunakan fasilitas kredit bank.

Selama masa kepemilikan, pemilik wajib membayar cukai tanah dan cukai pintu—dengan estimasi sekitar RM2.000 per tahun—belum termasuk biaya perawatan. Pendapatan sewa dikenakan pajak non-residen sebesar 30 persen dari keuntungan bersih.

Ketika properti dijual kembali, Real Property Gains Tax (RPGT) berlaku sebesar 30 persen untuk kepemilikan di bawah lima tahun, dan turun menjadi 10 persen bila dilepas setelah lebih dari lima tahun.

Investor asing juga perlu mencermati potensi pajak berganda. Malaysia telah memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Skema foreign tax credit dapat dimanfaatkan secara legal untuk menekan beban pajak—tentu dengan dokumentasi yang rapi.

Lebih dari Sekadar Membeli Properti

Di akhir perbincangan, Stevie menegaskan bahwa properti seharusnya diposisikan sebagai bagian dari portofolio bisnis lintas negara, bukan sekadar aset pasif.

Mulai dari pemilihan lokasi, pemahaman regulasi kepemilikan asing, hingga strategi pengelolaan aset, seluruh proses membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data. Dengan pendampingan yang tepat, investor tidak hanya dapat mengakses peluang residensial dan komersial, tetapi juga membangun portofolio lintas negara secara lebih aman dan efisien.

Stevie Lee selaku pendiri sekaligus Managing Director WellEstate International sendiri telah menetap di Malaysia selama lebih dari dua dekade dan memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri properti. Sepanjang kariernya, ia aktif bekerja sama dengan berbagai pengembang terkemuka Malaysia, membantu investor regional merancang strategi investasi yang selaras dengan tujuan jangka panjang dan profil risiko masing-masing.

Kini, WellEstate International telah memperluas jangkauannya ke Singapura, Indonesia, Brunei, Hong Kong, hingga Tiongkok. Ini menegaskan posisinya sebagai pemain regional dalam investasi properti lintas negara.

“Properti bukan hanya soal membeli unit. Ini tentang memahami sistem, membaca peluang, dan membangun strategi jangka panjang, agar investasinya aman dan bernilai lebih tinggi lagi,” tutup Stevie. • [Anwar Syueb]

+ posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles