Jakarta, propertyandthecity.com — Upaya memperluas akses rumah subsidi terus diperkuat pemerintah. Salah satunya melalui alokasi 50.000 unit rumah lewat skema KPR FLPP Tahun Anggaran 2026, yang juga diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang terhubung dengan penguatan ekonomi rakyat.
Langkah ini ditegaskan dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, BP Tapera, Permodalan Nasional Madani, PT Sarana Multigriya Finansial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Bank BTN.
Kolaborasi ini menegaskan, persoalan perumahan tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang saling terhubung dari hulu ke hilir.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wali Kota Surabaya, jajaran Eselon I Kementerian PKP, Direktur Utama SMF, hingga Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menyerahkan alokasi kuota rumah subsidi melalui skema KPR FLPP sebanyak 50.000 unit untuk Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 kepada Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah daerah pun menyambut positif langkah tersebut. Gubernur Jawa Timur menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan program perumahan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dari sisi BP Tapera, Sid Herdi Kusuma menekankan, program KPR FLPP kini semakin mudah diakses. Penyederhanaan persyaratan, suku bunga terjangkau, serta kepastian cicilan jangka panjang menjadi faktor penting yang memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Program KPR FLPP dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan yang ringan dan berkelanjutan,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Senin (4/5/26).
Tidak hanya menyasar calon pembeli rumah, kegiatan ini juga melibatkan berbagai pelaku dalam ekosistem perumahan. Peserta yang hadir berasal dari nasabah PNM, pelaku UMKM, pengembang, toko bahan bangunan, hingga kontraktor. Hal ini menunjukkan upaya menghubungkan sisi permintaan dan penyediaan dalam satu ekosistem yang utuh.
Dalam rangkaian yang sama, Menteri PKP juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait penurunan suku bunga pinjaman bagi nasabah PNM. Kebijakan ini disambut positif, terutama oleh pelaku UMKM yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi rakyat.
“Karena negara tidak boleh kalah dengan rentenir, harus lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah sesuai arahan Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat,” ungkapnya.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat sektor perumahan melalui Bank BTN di Surabaya mencatatkan capaian Rp305,26 miliar. Angka ini melampaui realisasi sebelumnya dan mencakup pembiayaan bagi pelaku usaha konstruksi, bahan bangunan, hingga kepemilikan rumah.
Melalui kolaborasi ini, BP Tapera menilai integrasi antara pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, program seperti KPR FLPP dan KUR Perumahan juga diharapkan mampu mendorong lahirnya pelaku usaha baru dan memperkuat ekonomi nasional.
