Jakarta, Propertyandthecity.com — Rumah yang semakin sulit dijangkau tidak lagi sekadar menjadi persoalan ekonomi keluarga. Di sejumlah negara, kenaikan harga rumah, sewa, pangan, energi dan transportasi telah berubah menjadi isu politik yang mendorong masyarakat turun ke jalan.
Gelombang demonstrasi muncul dengan bentuk berbeda. Di Spanyol dan Portugal, perumahan menjadi tuntutan utama. Demonstran meminta pengendalian harga sewa, penghentian penggusuran, penambahan rumah publik dan pembatasan hunian wisata.
Di Prancis, Albania, Kenya dan Nigeria, isu tempat tinggal bergabung dengan keresahan lebih luas mengenai upah, pajak, harga pangan, bahan bakar, biaya pendidikan dan menurunnya kualitas layanan publik.
Sementara itu, aksi di Amerika Serikat lebih terdesentralisasi. Perlawanan muncul melalui serikat penyewa, mogok bayar sewa dan aksi pekerja yang menuntut kenaikan upah agar dapat tinggal di dekat tempat kerjanya.
Perbedaan itu wajar sesuai konteksnya. Tidak seluruh demonstrasi dipicu secara langsung oleh krisis perumahan. Namun, biaya hunian menjadi salah satu tekanan terbesar karena harus dibayar setiap bulan dan mengurangi kemampuan rumah tangga membeli kebutuhan lain.
Prancis: Biaya Hidup Bertemu Kemerosotan Layanan Publik
Ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota Prancis pada 17 Oktober 2026. Aksi yang bermula dari gerakan pelajar mengenai kondisi pendidikan kemudian meluas menjadi demonstrasi tentang kenaikan biaya hidup, upah, pensiun dan menurunnya kualitas layanan publik.
Jumlah peserta diperkirakan berkisar 550.000 hingga 800.000 orang. Sebagian besar aksi berlangsung damai, tetapi kerusuhan, penjarahan dan bentrokan membuat tuntutan sosial para peserta tertutupi oleh persoalan keamanan. Hal ini seperti dilaporkan reuters.com.
Krisis biaya hidup itu berlangsung ketika pasar sewa Prancis mengalami tekanan serius. Paris dan sejumlah kota besar menghadapi penurunan pasokan rumah sewa jangka panjang. Sebagian pemilik mengalihkan unitnya menjadi hunian berperabot atau sewa jangka pendek yang dinilai lebih menguntungkan.
Seperti dilansir, lemonade.fr, bahwa daftar tunggu rumah sosial telah mencapai sekitar 2,9 juta rumah tangga, sedangkan hanya sekitar satu dari tujuh permohonan yang dapat dipenuhi. Bahkan rumah tangga dengan pendapatan relatif stabil menghadapi persaingan ketat untuk memperoleh tempat tinggal.
Namun, isu Prancis perlu dibaca secara proporsional. Demonstrasi terbaru bukan gerakan perumahan secara khusus. Hunian menjadi bagian dari krisis daya beli yang lebih luas bersama biaya energi, transportasi, pendidikan dan pengurangan belanja publik.
Kondisi itu mengingatkan pada gerakan Rompi Kuning pada 2018–2019 yang bermula dari penolakan kenaikan pajak bahan bakar, kemudian berkembang menjadi perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi dan menurunnya daya beli.
Portugal: Tuntutan Pengendalian Sewa Semakin Keras
Perumahan berada di pusat demonstrasi Portugal. Ribuan orang berkumpul di Lisbon, Porto, Aveiro dan Braga pada Oktober 2026 untuk memprotes kenaikan biaya hunian dan kebutuhan hidup.
Gerakan bernama Não Dá Mais Para Viver Assim—secara bebas berarti “tidak mungkin lagi hidup seperti ini”—menuntut pembatasan harga sewa, pengendalian harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, penambahan rumah publik, serta pajak terhadap keuntungan luar biasa perusahaan besar.
Seorang peserta berusia 35 tahun yang diwawancarai media Portugal, rtp.pt, mengaku tinggal di kamar sewaan yang menghabiskan lebih dari separuh pendapatannya.
Baca Juga: Perluas Pasar Uang Syariah, BSI Teken Kerja Sama dengan 16 Bank Terkait Dua Hal Ini
Sebagian demonstran kemudian mendirikan tenda di Lisbon dan Porto sebagai simbol warga yang tidak lagi mampu menyewa rumah. Gerakan tersebut juga menolak aturan yang dinilai dapat mempercepat penggusuran dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada pemilik properti untuk menaikkan sewa.
Tuntutan yang disampaikan mencakup penghentian penggusuran, pembatasan kenaikan sewa, pengakhiran pembelian hunian oleh dana investasi spekulatif, pemanfaatan bangunan kosong dan peningkatan stok rumah publik.
Krisis Portugal bukan persoalan baru. Demonstrasi besar juga digelar pada September 2024 setelah kenaikan harga dan sewa membuat banyak penduduk tersingkir dari pasar.
Pasokan rumah terjangkau terbatas, sementara pariwisata, persewaan jangka pendek dan kedatangan pembeli berpendapatan tinggi meningkatkan persaingan terhadap hunian di kawasan perkotaan.
Pemerintah pernah mengumumkan paket senilai 2 miliar euro untuk membangun sekitar 33.000 rumah hingga 2030. Demonstran meragukan dampaknya karena berbagai kebijakan sebelumnya belum mampu menghentikan kenaikan biaya hunian.
Spanyol: Perumahan Berubah Menjadi Gerakan Nasional
Spanyol memperlihatkan bentuk protes perumahan yang paling terorganisasi. Pada April 2025, demonstrasi berlangsung serentak di sekitar 40 kota, termasuk Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga dan Palma.
Ratusan ribu peserta menurut penyelenggara—dengan estimasi aparat yang lebih rendah—menuntut penurunan harga sewa, kontrak yang lebih panjang, penghentian penggusuran, pengembalian rumah kosong ke pasar dan pembatasan persewaan wisata.
Serikat penyewa bahkan menuntut penurunan sewa hingga 50 persen dengan mempertimbangkan pendapatan rumah tangga. Mereka juga meminta rumah kosong milik perusahaan dan dana investasi dialihkan menjadi hunian terjangkau.
Baca Juga: Guru Pesantren Didorong Punya Rumah, BP Tapera dan BSI Siapkan Skema Syariah
Dalam delapan tahun, harga sewa di Valencia, Málaga, Palma dan Terrassa dilaporkan meningkat lebih dari 50 persen—sekitar tiga kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan upah. Akibatnya, semakin banyak penduduk muda menunda keluar dari rumah orang tua, menikah atau membentuk keluarga.
Krisis tersebut juga berkaitan dengan skala perumahan sosial yang kecil dan pertumbuhan akomodasi wisata. Di Barcelona, pemerintah kota berencana menghentikan sekitar 10.000 izin apartemen wisata pada 2028.
Menteri Perumahan Spanyol Isabel Rodríguez merespons demonstrasi dengan pernyataan bahwa “rumah harus digunakan untuk ditinggali, bukan untuk spekulasi.” Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku pasar.
Albania: Upah untuk Hidup, Bukan Sekadar Bertahan
Di Albania, perumahan belum menjadi satu-satunya tuntutan demonstrasi. Isu tersebut muncul bersama biaya pendidikan, pangan, bahan bakar, korupsi dan rendahnya pendapatan.
Gerakan mahasiswa pada Oktober 2026 menuntut pemerintah mengatasi tingginya biaya kuliah, buku dan kebutuhan hidup. Aksi tersebut kemudian beririsan dengan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama. Demikian seperti dilaporkan Euronews Albania.
Sebelumnya, aksi Hari Buruh di Tirana mengusung tuntutan penetapan upah minimum yang layak. Salah satu slogan demonstran menyatakan, “Upah untuk hidup, bukan untuk sekadar bertahan.”
Tekanan perumahan terutama terlihat di Tirana. Harga sewa apartemen tertentu dilaporkan mencapai 1.800 euro per bulan, jauh di atas kemampuan sebagian besar pekerja lokal. Pariwisata dan peningkatan permintaan properti ikut mengangkat harga rumah serta sewa.
Data yang dikutip media Albania menunjukkan 24,2 persen penduduk tinggal dalam rumah tangga yang pernah terlambat membayar sewa, cicilan rumah atau tagihan utilitas. Pada Agustus 2026, kelompok biaya sewa, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga naik 3,7 persen secara tahunan.
Dengan demikian, demonstrasi Albania lebih tepat digambarkan sebagai protes terhadap biaya hidup dan tata kelola pemerintahan. Krisis hunian memperbesar tekanan, tetapi bukan satu-satunya penyebab mobilisasi masyarakat.
Amerika Serikat: Perlawanan Bergeser Menjadi Mogok Sewa
Amerika Serikat tidak mengalami satu demonstrasi nasional tunggal yang berpusat pada perumahan. Gerakannya tersebar melalui serikat pekerja, organisasi penyewa dan mogok bayar sewa pada tingkat kota atau kompleks apartemen.
Di Los Angeles, persoalan keterjangkauan rumah telah masuk ke dalam tuntutan pekerja hotel. Di Oregon, pegawai pemerintah daerah melakukan aksi setelah sebagian pekerja dinilai tidak lagi mampu memperoleh rumah yang terjangkau.
Menurut laporan theguardian.com, serikat pekerja di Minneapolis dan Saint Paul juga mendorong pembatasan kenaikan sewa serta meminta proyek konversi gedung perkantoran yang memperoleh dana publik menyediakan unit terjangkau. Seorang petugas kebersihan melaporkan sewanya meningkat 28 persen, dari 1.250 dolar AS menjadi 1.600 dolar AS per bulan.
Gerakan penyewa kemudian berkembang menjadi aksi mogok sewa. Tenant di Los Angeles, Chicago dan Missouri menahan pembayaran untuk menuntut pembatasan kenaikan sewa, perbaikan bangunan dan perlindungan dari penggusuran.
Di beberapa kasus, penghuni menghadapi kenaikan sewa hingga 60 persen meskipun kondisi bangunan memburuk.
Tekanan tersebut didukung tren jangka panjang. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan harga rumah dan sewa telah tumbuh lebih cepat daripada pendapatan di sebagian besar wilayah selama dua dekade terakhir. Akibatnya, rumah tangga memiliki lebih sedikit uang untuk pangan, kesehatan, pendidikan dan tabungan pensiun.
Karakter gerakan Amerika berbeda dari Eropa. Alih-alih demonstrasi nasional, ketidakpuasan lebih banyak muncul melalui negosiasi ketenagakerjaan, kampanye kebijakan lokal, pembentukan serikat penyewa dan pemogokan pembayaran.
Mexico City: Melawan Gentrifikasi dan Penggusuran Ekonomi
Di Mexico City, ratusan orang berdemonstrasi pada Juli 2025 untuk menolak gentrifikasi dan kenaikan harga sewa. Demonstran menilai kedatangan kelompok berpendapatan tinggi, pertumbuhan persewaan jangka pendek dan pembangunan properti premium mendorong penduduk lokal keluar dari lingkungannya.
Sejak 2020, harga sewa di sejumlah kawasan pusat dilaporkan melonjak sekitar 50 persen. Banyak penduduk harus mengalokasikan lebih dari separuh pendapatan untuk rumah atau berpindah ke kawasan yang lebih jauh.
Gerakan tersebut sempat memunculkan ketegangan terkait kehadiran warga asing, terutama pekerja digital dari Amerika Serikat. Namun, sebagian aktivis menegaskan sasaran mereka bukan kewarganegaraan tertentu, melainkan sistem properti yang membiarkan spekulasi dan penggusuran ekonomi berlangsung tanpa pengendalian.
Pemerintah kota kemudian menjanjikan pengaturan lebih ketat terhadap penyewaan jangka pendek dan kenaikan sewa. Tantangannya adalah menghadapi kepentingan industri properti sekaligus tetap menarik investasi dan pariwisata.
Kenya dan Nigeria: Pangan, Pajak, Energi dan Pungutan Perumahan
Di Afrika, ledakan demonstrasi lebih kuat dipicu oleh pajak dan harga kebutuhan dasar. Namun, kebijakan perumahan tetap menjadi bagian dari beban yang dipersoalkan.
Kenya memperkenalkan pungutan perumahan sebesar 1,5 persen dari pendapatan pekerja yang disertai kontribusi pemberi kerja. Kebijakan itu dimaksudkan untuk membiayai pembangunan rumah, tetapi diprotes karena menambah potongan penghasilan ketika masyarakat juga menghadapi kenaikan pajak bahan bakar dan kebutuhan sehari-hari.
Pada Juni 2024, aksi generasi muda berkembang menjadi gerakan nasional menolak rancangan undang-undang keuangan. Rencana pajak terhadap roti, minyak goreng, kendaraan dan transaksi keuangan dipandang akan memperburuk biaya hidup.
“Kami bahkan tidak mampu membeli popok untuk anak-anak,” ujar salah seorang demonstran, seperti dikutip dari Reuters.
Tekanan jalanan memaksa Presiden William Ruto menarik rencana kenaikan pajak. Namun, kemenangan tersebut tidak menghapus persoalan pengangguran, utang negara dan keterjangkauan rumah.
Gelombang serupa menyebar ke Nigeria pada Agustus 2024. Ribuan orang memprotes penghapusan subsidi bahan bakar, pelemahan mata uang dan kenaikan tarif listrik yang mendorong inflasi melampaui 34 persen.
Tuntutan demonstran meliputi pemulihan subsidi, pendidikan gratis, keamanan dan penurunan biaya hidup. Tekanan terhadap perumahan muncul sebagai konsekuensi dari kenaikan transportasi, energi dan harga bahan bangunan, tetapi bukan tuntutan tunggal gerakan tersebut.
Peta Tuntutan Demonstran
| Negara | Posisi isu perumahan | Tuntutan utama |
| Prancis | Bagian dari krisis daya beli | Upah, pensiun, layanan publik dan penurunan biaya hidup |
| Portugal | Tuntutan inti | Batas sewa, rumah publik, penghentian penggusuran dan kontrol harga kebutuhan dasar |
| Spanyol | Tuntutan inti | Penurunan sewa, kontrak panjang, pembatasan rumah wisata dan penggunaan rumah kosong |
| Albania | Bagian dari biaya hidup | Upah layak, biaya pendidikan lebih rendah, harga pangan dan bahan bakar |
| Amerika Serikat | Gerakan lokal dan ketenagakerjaan | Pembatasan kenaikan sewa, perbaikan bangunan dan perlindungan penyewa |
| Meksiko | Tuntutan inti perkotaan | Pengendalian gentrifikasi, sewa dan persewaan jangka pendek |
| Kenya | Berkaitan dengan pungutan dan pajak | Penolakan pajak baru, pungutan perumahan dan kenaikan harga kebutuhan |
| Nigeria | Bagian dari krisis ekonomi | Subsidi energi, upah, pangan, pendidikan dan penurunan biaya hidup |
Mengapa Krisis yang Sama Muncul di Banyak Negara?
Meskipun sistem ekonomi dan tingkat pendapatan berbeda, terdapat sejumlah pola yang berulang.
Pertama, pembangunan rumah terjangkau tidak mengimbangi kebutuhan. Rumah baru lebih banyak menyasar kelompok berpendapatan tinggi karena memberikan margin lebih besar, sedangkan stok rumah sosial dan sewa terjangkau tumbuh lambat.
Kedua, rumah telah berkembang menjadi aset investasi. Ketika properti diperlakukan terutama sebagai instrumen penyimpan kekayaan, harga dapat meningkat lebih cepat daripada daya beli penduduk yang membutuhkan tempat tinggal.
Ketiga, pertumbuhan persewaan jangka pendek mengurangi pasokan rumah bagi penduduk tetap. Masalah ini terlihat di Barcelona, Lisbon dan Mexico City, terutama di kawasan dengan tekanan pariwisata tinggi.
Keempat, upah tidak mengikuti kenaikan biaya rumah. Kenaikan sewa kemudian mendorong rumah tangga mengurangi konsumsi pangan, energi, transportasi dan pelayanan kesehatan.
Kelima, subsidi kepada pembeli tidak selalu menyelesaikan masalah apabila pasokan terbatas. Kajian Bank of Portugal menunjukkan stimulus permintaan dapat lebih banyak dikapitalisasi menjadi kenaikan harga daripada menambah keterjangkauan.
Demonstrasi tidak otomatis menyelesaikan krisis
Tekanan publik dapat memaksa pemerintah mengubah kebijakan. Kenya menarik rancangan kenaikan pajak, sedangkan kota seperti Barcelona mulai membatasi apartemen wisata.
Namun, pengendalian sewa tanpa pembangunan stok baru berisiko mendorong pemilik menarik unit dari pasar. Sebaliknya, pembangunan besar-besaran tanpa ketentuan keterjangkauan dapat menghasilkan rumah baru yang tetap tidak dapat dibeli kelompok pekerja.
Solusi membutuhkan kombinasi kebijakan: pembangunan rumah sosial, reformasi tata ruang, percepatan perizinan, pemanfaatan bangunan kosong, perlindungan penyewa, pengendalian persewaan wisata dan penyesuaian upah terhadap biaya hidup.
Pemerintah juga perlu memisahkan kebijakan untuk pembeli rumah pertama dari insentif investasi. Tanpa pemisahan yang jelas, subsidi justru dapat memperbesar permintaan dan menaikkan harga tanah.
Peringatan bagi Indonesia
Gelombang protes tersebut menyampaikan peringatan yang relevan bagi Indonesia. Krisis perumahan tidak selalu dimulai dari ketiadaan rumah, tetapi dari ketidaksesuaian antara harga, lokasi dan pendapatan.
Pembangunan jutaan unit tidak otomatis memecahkan persoalan apabila rumah terlalu jauh dari pusat pekerjaan, transportasi mahal, kualitas infrastruktur rendah, atau cicilannya menghabiskan sebagian besar pendapatan.
Indonesia memang belum menghadapi gelombang demonstrasi perumahan sebesar Spanyol dan Portugal. Namun, tekanan dasarnya sudah terlihat: harga tanah meningkat, rumah bergeser ke pinggiran, biaya perjalanan membesar dan kelompok muda semakin bergantung pada tenor KPR yang panjang.
Ketika biaya hunian terus menyerap pendapatan, ruang untuk membeli pangan, pendidikan, kesehatan dan membentuk tabungan semakin kecil. Pada titik tersebut, krisis properti berubah menjadi krisis sosial. (Ed.AS/AI)
