 DKI Jakarta menerima hibah dua bidang tanah beserta bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).){kind=link}
Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima hibah dua bidang tanah beserta bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai total sekitar Rp9,65 miliar. Salah satu aset yang berada di Kemayoran, Jakarta.
Penyerahan hibah dilakukan melalui penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pramono menyebut, aset yang berasal dari barang rampasan hasil penegakan hukum tersebut akan dikelola agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Kejar Target Program Perumahan, Ini Capaian per Oktober 2026
“Pemerintah DKI Jakarta akan memanfaatkan aset ini sebaik dan semaksimal mungkin. Untuk aset di Kemayoran, sudah kami putuskan akan digunakan sebagai pos pemadam kebakaran karena memang dibutuhkan di lokasi tersebut,” ujar Gubernur Pramono.
Dua aset yang diserahkan terdiri dari tanah seluas 240 meter persegi dengan bangunan 59,4 meter persegi di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, senilai sekitar Rp4,3 miliar. Sementara itu, aset di Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, memiliki luas tanah 234 meter persegi dan bangunan 236 meter persegi dengan nilai sekitar Rp5,36 miliar.
Selain pemanfaatan aset, Pramono menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang tertib dan transparan. Ia juga berharap kerja sama dengan KPK terus berlanjut, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi dan pendampingan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Cari Rumah atau Apartemen? Summarecon Expo 2026 Tawarkan Beragam Pilihan dan Promo hingga 25%
“Capaian ini harus dipertahankan melalui pengawasan yang kuat dan pengelolaan aset sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Fitroh mengatakan hibah tersebut merupakan bagian dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani KPK. Melalui hibah kepada pemerintah daerah, barang rampasan negara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Harapannya, hibah ini menjadi bagian dari tujuan penanganan perkara, yaitu menghadirkan asas kemanfaatan bagi masyarakat melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tutur Fitroh.
