Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah menambah kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Barat menjadi 22.000 unit pada 2026. Penambahan ini diharapkan tidak hanya memperluas akses hunian layak, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan perumahan rakyat memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak sektor.
“Tadi Pak Sekda minta 20.000 rumah subsidi, saya tambahkan jadi 22.000. Perumahan ini efeknya besar sekali bagi ekonomi daerah,” kata Maruarar dalam keterangan tertulis usai kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (4/3/2026).
Menurut Maruarar, pembangunan satu unit rumah tidak hanya melibatkan pekerja konstruksi, tetapi juga mendorong aktivitas toko material bangunan, jasa transportasi, hingga sektor perbankan yang menyediakan pembiayaan perumahan.
Selain menambah kuota rumah subsidi, pemerintah juga meningkatkan jumlah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kalimantan Barat. Jika pada 2025 program bedah rumah hanya menjangkau 3.096 unit, pada tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 13.800 unit.
“Kenaikan ini luar biasa. Pemerintah daerah harus siapkan data yang akurat dan prosesnya dipercepat,” ucap Maruar.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengajukan data penerima BSPS berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diverifikasi ke Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru). Proses pengiriman data tersebut diminta selesai dalam waktu maksimal satu minggu.
Pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari total sekitar Rp5 triliun KUR sektor perumahan secara nasional, sekitar 55 persen disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
“Kita harus bisa lebih cepat dan mudah dibanding rentenir. Bunganya sudah rendah, tinggal percepat pelayanannya,” ujar Maruar.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menegaskan pentingnya pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya minta dalam tiga hari semua kabupaten/kota di Kalbar yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis segera menjalankan. Ini kebijakan pro rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan program rumah subsidi dan BSPS, termasuk dalam penyediaan data serta percepatan proses perizinan.
Menurut Harisson, kemampuan APBD provinsi untuk menangani perbaikan rumah masih sangat terbatas. Tanpa dukungan pemerintah pusat, anggaran daerah hanya mampu membantu sekitar 106 unit rumah.
“Pemprov Kalbar berkomitmen memastikan program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Harisson.
Dengan tambahan kuota rumah subsidi hingga 22.000 unit dan peningkatan BSPS menjadi 13.800 unit, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memperoleh peningkatan signifikan dalam program bantuan perumahan tahun ini. Program tersebut diharapkan turut memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
