Jakarta, propertyandthecity.com — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan kerugian negara sebesar Rp46,85 miliar dalam perkara dugaan pengadaan fiktif pada proyek pembangunan perumahan periode 2022–2023.
Penetapan tersebut didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengidentifikasi adanya sejumlah penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pembayaran proyek di Divisi Engineering Procurement and Construction (EPC) pada periode tersebut.
Hakim anggota Nofalinda Arianti menjelaskan, penghitungan kerugian negara dilakukan melalui analisis atas keterkaitan antara berbagai penyimpangan yang terjadi dengan dampak finansial terhadap negara.
“Berdasarkan bukti yang cukup dan tepat, selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan kerugian negara yang terjadi,” ujarnya dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (6/5/26).
Dari hasil pemeriksaan, kerugian negara berasal dari pengeluaran dana atas pengadaan barang dan jasa yang bersifat fiktif kepada enam vendor. Dalam praktik tersebut, sejumlah pihak disebut turut diuntungkan, di antaranya Herry Nurdy Nasution sebesar Rp10,8 miliar, Didik Mardiyanto Rp35,33 miliar, serta Imam Ristianto sebesar Rp707 juta.
Seperti dikutip dari media Antara, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Herry dan Didik terbukti mengelola dana perusahaan di luar pembukuan melalui skema pengadaan fiktif. Keduanya kemudian dijatuhi hukuman penjara masing-masing dua tahun untuk Herry dan tiga tahun untuk Didik.
Dalam perkara ini, Didik diketahui merupakan mantan Kepala Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PP. Adapun Herry sebelumnya menjabat sebagai Senior Manager di perusahaan yang sama.
Selain pidana penjara, kedua terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Khusus untuk Didik, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp8,99 miliar. Jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.
Kasus pengadaan fiktif ini diketahui berkaitan dengan sejumlah proyek besar, di antaranya pembangunan smelter feronikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, proyek Mines of Bahodopi Block 2 dan 3 untuk PT Vale Indonesia Tbk di Morowali, Sulawesi Tengah, serta beberapa proyek pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya seperti Sulut-1 Coal FSPP, FSPP Portsite, Mobil Power Plant Paket 7 dan 8, Bangkanai GEPP 140MW, hingga Manyar Power Line.
Atas perbuatannya, kedua terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan dalam KUHP Nasional serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.
