 mencapai 184.342 unit per 19 Oktober 2026){kind=link}
Jakarta, Propertyandthecity.com – Realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 184.342 unit per 19 Oktober 2026. Selain itu, terdapat 39.830 calon debitur yang masih dalam proses pengajuan pembiayaan.
Berdasarkan data BP Tapera realisasi KPR FLPP digabungkan dengan calon debitur yang sedang diproses, jumlahnya mencapai 224.172 unit atau sekitar 64% dari target.
Calon debitur tersebut merupakan pemohon yang sudah masuk ke sistem dan sedang menjalani proses analisis bank, telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K), atau masih menunggu tahapan berikutnya hingga akad kredit.
KUR Perumahan Fasilitasi 112.014 Debitur
Selain penyaluran rumah subsidi, Kementerian PKP juga mencatat penyaluran pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, sebanyak 112.014 debitur telah difasilitasi melalui program tersebut.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menjelaskan dari jumlah tersebut, sebanyak 91.824 debitur memanfaatkan pembiayaan untuk renovasi rumah.
Sementara itu, 10.574 debitur menggunakannya untuk membeli rumah guna mendukung kegiatan usaha, dan 9.616 debitur memanfaatkan pembiayaan untuk membangun rumah yang menunjang usaha mereka.
Program KUR Perumahan ditujukan untuk membantu masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan hunian sekaligus mendukung kegiatan ekonomi.
“Jadi secara total ada 112.014 debitur atau masyarakat UMKM kita yang difasilitasi melalui kredit program perumahan ini untuk merenovasi, membeli rumah dan membangun rumah dan mereka mendukung usaha yang luar biasa bagi pencapaian target 3 juta rumah,” ujar Sri Haryati dalam Rapat Evaluasi Kinerja KPR Subsidi FLPP Tahun Anggaran 2026 dan KUR Perumahan di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Percepatan Program Perumahan hingga Akhir 2026
Dalam rapat evaluasi tersebut, pemerintah turut melibatkan BP Tapera, perbankan, asosiasi pengembang, serta perwakilan konsumen untuk mengevaluasi penyaluran pembiayaan dan membahas kendala di lapangan.
Pemerintah juga mendorong perbankan, termasuk bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank swasta, untuk memperluas penyaluran KUR Perumahan. Upaya ini diharapkan membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal, pedagang, pengemudi ojek online, dan pelaku UMKM.
Selain pembiayaan, percepatan program perumahan juga dilakukan melalui program gentengisasi, bedah rumah, dan percepatan akad massal rumah subsidi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.
