Jakarta, propertyandthecity.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada reposisi Perum Perumnas agar tidak lagi terlalu jauh masuk ke segmen properti komersial. Pemerintah ingin BUMN perumahan tersebut kembali identik dengan pembangunan hunian terjangkau bagi masyarakat.
“Presiden sangat ingin agar Perumnas kembali berperan dan dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai penyedia perumahan masyarakat,” kata Fahri setelah acara Tasyarukan The HUD Institute di BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (14/1/2026).
Arahan tersebut disampaikan Fahri saat menanggapi masukan dari Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), M Jehansyah Siregar, yang mengusulkan agar pemerintah merevitalisasi Perum Perumnas alih-alih membentuk badan perumahan baru. Menurut Fahri, revitalisasi Perumnas memang menjadi bagian dari agenda besar pemerintah, namun tidak berarti menghilangkan kebutuhan akan lembaga percepatan yang memiliki kewenangan lintas sektor.
“Jadi, Perumnas nih jangan main lagi di kelas-kelas premium ya kan, seperti hotel mewah dan rumah mewah. Ngapain ya kan, dia itu harus fokus ngurusin rumah rakyat,” lanjutnya.
Terkait pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R), Fahri menegaskan, Perum Perumnas tidak akan dilebur ke dalam badan baru tersebut. Pemerintah justru menyiapkan pola hubungan yang bersifat konsolidatif, di mana masing-masing entitas tetap memiliki fungsi dan peran yang jelas.
“(Akan dilebur ke BP3R atau seperti Danantara dengan BUMN-BUMN?) Kemungkinan yang kedua,” jawab Fahri.
BP3R sendiri direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat. Lembaga ini disiapkan sebagai instrumen percepatan pembangunan perumahan nasional dengan kewenangan yang lebih terintegrasi. BP3R akan menangani berbagai aspek krusial yang selama ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga, mulai dari urusan pertanahan, perizinan, penyediaan infrastruktur, hingga skema pembiayaan.
Selama ini, fragmentasi kewenangan tersebut kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program perumahan. Pemerintah menilai, dengan mengonsolidasikan fungsi-fungsi tersebut ke dalam satu badan, proses pembangunan hunian dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
“Didesainlah satu konsep yang komprehensif, di mana di dalamnya ada otoritas terhadap ketanahan, perizinan, pembiayaan. Tentu termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi dengan infrastruktur, dan tentunya nanti penghunian dan aset manajemennya karena sekarang yang kita bayangkan sebagai perumahan sosial itu adalah perumahan yang di dalamnya itu ada elemen subsidi pemerintah,” terang Fahri.
Dengan pembagian peran tersebut, Perum Perumnas diharapkan dapat lebih fokus menggarap pembangunan rumah rakyat secara masif, sementara BP3R berfungsi sebagai penggerak utama percepatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah menilai sinergi ini menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan perumahan nasional yang masih sangat besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
