Property and The City, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (16/7).
Dalam kunjungan ini, Jokowi dijadwalkan bakal menyaksikan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang berisi komintmen investasi antara UEA dan Indonesia.
“Akan ada penandatanganan MoU, business to business yang disaksikan oleh kedua pemerintah UEA dan Indonesia,” ungkap Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan bertemu dengan Kepala Negara UEA sekaligus Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), di Qasr Al Watan untuk membahas kelanjutan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Dalam pertemuan dengan Presiden MBZ nanti saya antara lain akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis,” ujarnya.
Jokowi juga akan bertemu dengan pimpinan Emaar Properties dari Dubai, Mohamed Ali Rashed Alabbar, untuk membahas hal yang sama.
Emaar Properties, perusahaan pengembang real estate dari UEA yang terkenal dengan proyek-proyek ikonik seperti Burj Khalifa dan Dubai Mall, menunjukkan minat serius terhadap IKN Nusantara. Ali Rashed Alabbar bahkan telah mengunjungi IKN Nusantara pada 26 Mei 2024 lalu, menandakan potensi kolaborasi besar yang bisa mengubah wajah ibu kota baru Indonesia.
Presiden Jokowi menyebut, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan didanai sebagian besar oleh investasi dari dalam dan luar negeri. Sementara itu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dialokasikan khusus untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan, termasuk pendirian Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden.
“APBN hanya untuk kawasan pemerintah, yang lainnya kita berharap kepada investor dalam dan luar negeri,” kata Jokowi.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut setelah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN pada 11 Juli lalu.
Peraturan terbaru ini memberikan investor Hak Guna Usaha (HGU) lahan selama 190 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan IKN selama 160 tahun, dengan tujuan memberikan kepastian usaha kepada investor dan mendorong keterlibatan pelaku usaha.
Otorita Ibu Kota Nusantara optimistis bahwa Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 akan meningkatkan investasi ke Nusantara dan mencapai target Rp 100 triliun pada tahun ini.
Hingga Juni 2024 investasi yang masuk ke IKN baru mencapai Rp51,35 triliun. Artinya, masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan untuk mencapai target investasi di tahun ini.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebut bahwa peniadaan tarif pengelolaan tanah akan mempermudah masuknya investasi di dalam negeri, meskipun detail mengenai bentuk tarif pengelolaan tanah yang dibebaskan belum dijelaskan lebih lanjut.
