Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Program 3 Juta Rumah dengan menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dari Rp35,2 triliun menjadi Rp50 triliun. Keputusan tersebut diambil menyusul tingginya realisasi penyaluran KUR Perumahan yang hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp20,3 triliun atau setara 57,71% dari target awal.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, mengatakan penambahan plafon KUR Perumahan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, dibandingkan program kredit pemerintah lainnya, KUR Perumahan menunjukkan perkembangan penyaluran yang paling pesat.
“Alhamdulillah sampai dengan 30 Juni 2026 realisasi KUR Perumahan sudah Rp20,3 triliun atau 57,71% dari target awal Rp35,2 triliun. Karena progres KUR Perumahan paling baik, plafonnya ditambah menjadi Rp50 triliun,” ujar Sri, Rabu (1/7/2026).
Sri menjelaskan, penyaluran KUR Perumahan sejauh ini masih didominasi pembiayaan kepada pengembang perumahan dengan nilai sekitar Rp3,7 triliun. Selain itu, pembiayaan juga disalurkan kepada toko bahan bangunan dan kontraktor sebagai bagian dari rantai pasok sektor perumahan.
Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan realisasi KUR Perumahan terbesar, yakni mencapai Rp4,6 triliun. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur sebesar Rp3,4 triliun dan Jawa Barat Rp3,2 triliun. Sementara itu, Sulawesi Selatan, Bali, dan Banten masuk dalam enam provinsi dengan penyerapan tertinggi.
Dari sisi perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi penyalur KUR Perumahan terbesar dengan realisasi Rp10,5 triliun atau lebih dari separuh total penyaluran nasional. Selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyalurkan Rp3,9 triliun, disusul PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp2,1 triliun. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk masing-masing telah menyalurkan sekitar Rp1,1 triliun.
Selain KUR Perumahan, pemerintah juga mencatat perkembangan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga 1 Juli 2026, realisasi FLPP telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun.
Mayoritas penyaluran FLPP masih berupa rumah tapak sebanyak 93.330 unit, sedangkan rumah susun baru terealisasi sembilan unit. Sri mengatakan realisasi rumah susun masih terbatas karena pemerintah masih menyelesaikan implementasi Keputusan Menteri Nomor 23 Tahun 2026 beserta aturan turunannya di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Data BP Tapera menunjukkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masih menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 45.726 unit atau sekitar 48,99% dari total penyaluran. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Indonesia dengan 23.130 unit dan BRI sebanyak 6.386 unit.
Dari sisi pengembang, Realestat Indonesia (REI) menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran FLPP dengan realisasi 38.855 unit atau sekitar 41,6% dari total unit yang telah tersalurkan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi FLPP tertinggi sebanyak 23.221 unit, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Banten.
Sementara itu, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 memperoleh peningkatan kuota yang signifikan menjadi 400.000 unit, jauh lebih tinggi dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang sebanyak 45.000 unit.
Meski demikian, progres pelaksanaan BSPS masih tertinggal dibandingkan instrumen pembiayaan perumahan lainnya. Hingga 1 Juli 2026, realisasi BSPS baru mencapai 88.635 penerima atau sekitar 22,25% dari target 400.000 unit dengan dukungan anggaran sebesar Rp8,5 triliun.
Dari total penerima tersebut, sebanyak 50.945 rumah telah memasuki tahap pembangunan. Namun, rumah yang telah selesai dibangun sepenuhnya baru mencapai 269 unit, sedangkan sisanya masih berada dalam proses konstruksi.
Sri berharap penguatan berbagai instrumen pembiayaan perumahan, mulai dari KUR Perumahan, FLPP, hingga BSPS, dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pencapaian target Program 3 Juta Rumah.
