Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah resmi menetapkan subsidi bunga atau subsidi margin sebesar 5% per tahun untuk Kredit Program Perumahan yang diberikan kepada penyedia rumah, yaitu pelaku UMKM di sektor konstruksi dan pengembang.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan. Aturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 18 September 2025 dan diundangkan pada 24 September 2025.
Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Subsidi bunga ini menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perumahan, baik individu maupun badan usaha. Berdasarkan pasal 4, penerima terbagi dalam dua kelompok. Yakni sisi penyediaan rumah bagi pengembang atau pelaku usaha yang membangun perumahan, serta sisi permintaan rumah bagi masyarakat yang menjadi debitur.
“Kriteria bagi Penerima Kredit Program Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan,” bunyi pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 65 Tahun 2025 dikutip Jum’at (25/9/2025).
Dalam Pasal 14 ayat (1) PMK tersebut dijelaskan, subsidi diberikan sebesar 5% efektif per tahun. Subsidi ini berlaku maksimal selama 4 tahun untuk kredit atau pembiayaan modal kerja, serta 5 tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi..
Namun, apabila masa pinjaman atau pembiayaan Kredit Program Pemerintah diperpanjang melebihi jangka waktu yang ditentukan untuk subsidi bunga atau margin, maka pinjaman tersebut tidak lagi menerima subsidi.
Dalam hal dilakukan tahun untuk perpanjangan pinjaman/pembiayaan Kredit Program Pemerintah yang melebihi jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap perpanjangan pinjaman/pembiayaan tersebut tidak diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.
Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program ditetapkan untuk plafon di atas Rp10 juta – Rp 100 juta sebesar 10% dan untuk plafon di atas Rp100 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 5,5%.
“Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan paling lama 5 tahun. Dalam hal dilakukan perpanjangan pinjaman/pembiayaan Kredit Program Pemerintah yang melebihi jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi terhadap perpanjangan pinjaman/pembiayaan tersebut tidak diberikan Subsidi,” bunyi pasal 15 beleid.
Pada Pasal 17, disebutkan Formula Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan dihitung sebagai berikut: Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin × Baki Debet × hari bunga/hari margin dibagi 360.
Adapun hari bunga/hari margin didefinisikan sebagai jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan di mana Baki Debet tidak mengalami perubahan.
Sementara dalam Pasal 18, disebutkan bahwa subsidi dibayarkan oleh KPA kepada penyalur kredit. Pihak penyalur harus mengajukan tagihan pembayaran setiap bulan, paling lambat tanggal 10. Jika tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pengajuan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Tagihan dihitung berdasarkan baki debet akhir bulan sebelumnya, dan harus disertai dengan data serta dokumen pendukung.
PMK ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian atas besaran subsidi dan jangka waktunya, berdasarkan rekomendasi atau keputusan dari Komite Kebijakan.
Regulasi ini secara resmi berlaku sejak tanggal diundangkan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal penutup.
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 31.
