Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah mulai menyiapkan arah baru pengembangan kawasan transmigrasi. Sebanyak 154 kawasan di berbagai daerah dirancang untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, dengan dukungan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih kuat agar aktivitas ekonomi bisa bergerak lebih efisien.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Program ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menitikberatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Tahap awal diarahkan pada revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada. Pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, air bersih, listrik, jaringan komunikasi, hingga sarana pendidikan dan kesehatan.
“Karena kita harapkan 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa benar-benar menjadi kawasan yang baik, yang layak, dan berkualitas,” kata AHY dikutip dari Republika, Jum’at (6/2/2026).
Penguatan infrastruktur tersebut melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Perhubungan. Tujuannya, memperbaiki konektivitas antarwilayah sehingga biaya logistik bisa ditekan dan kawasan transmigrasi memiliki daya tarik ekonomi yang lebih kuat.
Tak berhenti pada penataan fisik, pemerintah juga mendorong kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat ekonomi berbasis potensi lokal. Pengembangannya diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, hingga industri pengolahan.
“Kalau itu berhasil, bukan hanya pendekatannya quick wins, tetapi bisa menjadi role model pembangunan kawasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar AHY.
Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan tiga kawasan sebagai proyek percontohan, yakni Barelang di Kepulauan Riau, Mamuju di Sulawesi Barat, serta Salor di Merauke, Papua Selatan. Ketiga wilayah tersebut diharapkan menjadi contoh pengembangan transmigrasi modern yang dapat diterapkan di daerah lain.
Menurut AHY, kawasan transmigrasi masih menyimpan potensi besar, terutama dari sisi ketersediaan lahan dan tenaga kerja. Saat ini, sekitar 3,1 juta hektare lahan dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, keterlibatan industri, investasi, teknologi, serta offtaker dinilai penting untuk menciptakan sentra produksi baru, membuka lapangan kerja, dan memperkuat UMKM.
Ia mencontohkan kawasan transmigrasi Melolo di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang kini berkembang sebagai kawasan industri gula berbasis tebu dengan potensi ekspor. “Awalnya itu tidak ada harapan di sana, tetapi ternyata kawasan transmigrasi itu telah berevolusi dan itu membutuhkan kolaborasi,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan kawasan transmigrasi juga dikaitkan dengan penguatan ketahanan pangan, energi, dan air bersih di tengah tantangan geopolitik global serta perubahan iklim. Pemerintah turut memetakan potensi energi baru terbarukan, mulai dari tenaga surya, angin, air, hingga bioenergi, sekaligus memperkuat konektivitas transportasi darat, laut, udara, dan kereta api untuk meningkatkan efisiensi ekonomi wilayah serta menekan emisi karbon.
AHY menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah pun menyiapkan proyek kawasan transmigrasi yang memiliki kepastian pengembangan agar mampu menarik investasi berkelanjutan serta melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
