PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) , Maruarar Sirait, menunjukkan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menyumbangkan tanah miliknya seluas 2 hektar.
“2 hektar minimal,” ujar ketika melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (28/10/24).
Lahan ini akan digunakan dalam proyek perumahan yang bertujuan memperluas akses hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kontribusi ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemerintah dalam mencapai target perumahan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat lain untuk ikut berkontribusi dalam program perumahan rakyat.
Maruarar atau yang akrab disapa Ara, berulang kali menekankan bahwa program 3 juta rumah ini mengusung konsep gotong royong. Artinya, pemerintah dengan terbuka menyambut inisiatif masyarakat yang bersedia menghibahkan tanahnya untuk dijadikan perumahan bagi rakyat, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap misi bersama ini.
“Saya sebelumnya pengusaha, saya bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia (untuk menjadi menteri). Harus dimulai dari kita sendiri (memberikan contoh hibah tanah),” ungkap Ara.
Ini juga dilakukan mengingat mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor perumahan.
“Anggaran negara enggak mungkin cukup. Kita akan mengajak teman-teman swasta untuk kepedulian sosial, dan kita akan mulai menjadi model,” tuturnya.
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, memuji inisiatif Ara sebagai langkah yang positif.
“Selain untuk ketersediaan lahan, hal ini dapat menjadi contoh dan bukti nyata pengabdian untuk bangsa dan negara sekaligus mendorong semangat para stakeholder untuk bekerja sama lebih aktif,” ungkap Ali pada Propety and The City, Senin (28/10/24).
Tindak lanjut terkait hibah atau donasi lahan untuk perumahan rakyat ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada 10 November 2024 mendatang, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
