Jakarta, propertyandthecity.com — Pemerintah mulai menggencarkan upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026. Program ini resmi dimulai di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan peningkatan signifikan jumlah penerima bantuan, khususnya di wilayah Banten. Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan, jumlah penerima BSPS di provinsi tersebut melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, jumlah penerima bantuan di Banten tercatat sekitar 1.700 unit. Sementara pada 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 5.000 unit. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan program sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Ara menjelaskan, manfaat peningkatan program BSPS bukan semata-mata ingin meningkatkan kualitasnya saja, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Secara nasional, alokasi BSPS tahun ini juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Jika pada 2025 hanya mencapai 45.000 unit, maka pada 2026 pemerintah meningkatkan kuota hingga 400.000 unit. Peningkatan ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan backlog perumahan di Indonesia.
Tak hanya dari sisi kuantitas, pemerintah juga melakukan pembenahan dalam mekanisme pelaksanaan program. Digitalisasi diterapkan mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga proses monitoring di lapangan. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus akurasi penyaluran bantuan.
Selain itu, inovasi dalam pemilihan toko bahan bangunan secara terbuka turut memberikan efisiensi anggaran. Hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan, sehingga kualitas rumah yang dibangun menjadi lebih baik.
Pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan. Skema Kredit Program Perumahan (KPP) dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha di sektor perumahan seperti pengembang, kontraktor, hingga penyedia bahan bangunan.
Di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) turut didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Pemerintah berupaya menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau guna mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman informal dengan bunga tinggi.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam menyukseskan program perumahan nasional.
“Saya juga all out untuk mendukung beliau (Menteri PKP), ya. Dan bukan hanya itu, karena bagi saya ada sesuatu juga yang penting. Tugas saya, Mendagri, membina pemerintahan daerah, termasuk juga mendukung kepala daerah (menyukseskan program tiga juta rumah),” kata Tito.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai program BSPS memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan backlog perumahan. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menentukan penerima bantuan.
“Kami mengapresiasi Menteri PKP yang dalam pelaksanaan program BSPS menggunakan data DTSEN dari BPS, sehingga penentuan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat pada desil 1. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.
Dengan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah berharap program BSPS tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
