Jakarta, Propertyandthecity.com – Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan tercatat mencapai Rp6,10 triliun hingga akhir Februari 2026. Angka tersebut berasal dari realisasi pembiayaan selama periode dua bulan pertama tahun ini yang difokuskan untuk mendukung pelaku usaha di sektor perumahan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan capaian tersebut didorong percepatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) properti, termasuk pengembang skala kecil, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan.
Sepanjang 1 Januari hingga 26 Februari 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) menjadi penyalur terbesar dengan nilai pembiayaan Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur.
“Dari total penyaluran KPP sebesar Rp6,10 triliun, BRI merealisasikan pembiayaan Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur, atau lebih dari separuh total debitur nasional,” kata Sri dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).
Program KUR Perumahan memberikan subsidi bunga sebesar 5% bagi UMKM pengembang dan pelaku usaha sektor konstruksi. Plafon pembiayaan mencapai Rp5 miliar dengan fasilitas penambahan (revolving) hingga batas maksimal Rp20 miliar.
Selain pengembang, program ini juga mencakup UMKM umum yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Untuk kategori ini, suku bunga ditetapkan sebesar 6% dengan limit pembiayaan hingga Rp500 juta per debitur.
Sri menegaskan perlunya peningkatan realisasi pembiayaan secara nasional agar target sektor perumahan dapat dicapai sesuai rencana.
“Sangat penting untuk meningkatkan capaian penyerapan dan realisasi KPP secara nasional sehingga target pembiayaan perumahan dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.
Pemerintah mengalokasikan KUR sebesar Rp130 triliun untuk sektor perumahan pada 2026. Dari jumlah tersebut, Rp117 triliun disiapkan sebagai modal kerja pengembang untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, sementara Rp13 triliun dialokasikan bagi masyarakat untuk kebutuhan renovasi rumah.
“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Kamis (3/7/2025).
 atau KUR Perumahan tercatat mencapai Rp6,10 triliun hingga akhir Februari 2026.){kind=link}