Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah menyiapkan arah baru dalam kebijakan perumahan dengan menempatkan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi sebagai agenda utama pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai hunian vertikal menjadi jawaban atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan sekaligus pusat-pusat industri yang terus berkembang.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan kebijakan tersebut bukan sekadar program fisik pembangunan, melainkan bagian dari upaya memperkuat fondasi sosial dan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan masyarakat.
“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut kualitas hidup, keadilan sosial, dan daya saing bangsa. Karena itu, sektor ini harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan nasional,” ujar Menteri Ara dalam keterangannya, dikutip Jum’at (6/2/2026).
Sebagai implementasi awal, Kementerian PKP mulai menggarap proyek percontohan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Hunian vertikal ini dirancang terintegrasi dengan kawasan industri di sekitarnya, sehingga pekerja dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja dan menekan pengeluaran harian.
Ara menegaskan aspek legalitas proyek tersebut telah diselesaikan sejak awal. Pemerintah memastikan tidak ada persoalan hukum yang dapat menghambat pembangunan di lapangan.
“Pada 2026, fokus kami adalah aksi nyata. Lahan di Meikarta sudah clean and clear dari segi hukum karena sebelumnya telah kami koordinasikan bersama KPK dan Gubernur Jawa Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, pembangunan rusun subsidi diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengurangan backlog perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kedekatan hunian dengan pusat aktivitas dinilai dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta menjaga stabilitas sosial.
“Rusun subsidi ini mendukung produktivitas tenaga kerja, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Ara.
Ke depan, Kementerian PKP menyatakan akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha agar penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan berkesinambungan dan menjangkau lebih banyak wilayah.
 subsidi sebagai agenda utama pada 2026){kind=link}