Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah mulai mendorong transformasi kawasan padat perkotaan melalui pendekatan penataan terpadu yang tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi warga. Salah satu lokasi yang kini disiapkan menjadi proyek percontohan nasional adalah kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali melakukan peninjauan guna memastikan kesiapan kawasan tersebut untuk ditata menjadi lingkungan layak huni sekaligus produktif. Program ini dirancang melampaui konsep bedah rumah konvensional dengan menata kawasan secara menyeluruh.
Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kawasan kumuh tidak cukup dilakukan melalui renovasi bangunan semata, melainkan harus diiringi penguatan ekonomi masyarakat.
“Renovasi rumah saja tidak cukup untuk menuntaskan persoalan kawasan kumuh. Perbaikan hunian harus disertai dengan penguatan ekonomi masyarakat, sehingga UMKM di kawasan tersebut perlu dibina agar warga memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan,” ujar Sri kepada media saat peninjauan ulang Kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat 52 rumah yang masuk dalam rencana penataan kawasan. Sebanyak dua rumah telah selesai direnovasi, sementara 50 unit lainnya masih menjalani tahap verifikasi dan persiapan renovasi terpadu. Program ini dirancang berbasis kolaborasi lintas pihak dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai model yang nantinya dapat direplikasi di berbagai kota di Indonesia.
“Insyaallah setelah lebaran akan mulai dibangun (kawasan layak huni), desain sudah dibantu oleh IAI dengan 50 arsitek. Ini konsepnya adalah penataan kawasan secara gotong royong, maka nanti juga kita sebutnya kawasan gotong royong Menteng Tenggulun,” ujar Sri.
Selain perbaikan hunian, penataan kawasan juga mencakup beautifikasi lingkungan melalui pengecatan rumah, penataan koridor gang, hingga pembuatan mural untuk meningkatkan kualitas visual kawasan.
Pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Dari total rumah yang terdata, sebanyak 23 rumah merupakan pelaku UMKM yang akan memperoleh renovasi hunian sekaligus pendampingan usaha. Sementara itu, terdapat tambahan 12 pelaku UMKM lain yang rumahnya dinilai masih layak, namun tetap akan mendapatkan pembinaan serta penataan lingkungan ringan.
“Jadi yang 12 ini (UMKM) sebetulnya rumahnya masih layak, tapi ada UMKM-nya juga. UMKM-nya kita akan bina, rumahnya kita beautifikasilah dengan pengecatan dan lain-lain,” ujar Sri.
Terkait pembiayaan program, pemerintah masih melakukan penghitungan kebutuhan anggaran yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Identitas pihak pendukung program direncanakan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta, Teguh Aryanto, menjelaskan bahwa keterlibatan arsitek tidak hanya berfokus pada desain rumah individu, tetapi juga penataan kawasan secara menyeluruh.
“Yang dibenahi adalah sekitar 50-an rumah yang memang kurang sehat, kemudian beberapa kawasan atau penataan gang koridor, penataan kali, dan juga penataan sisi sungai,” ujar Teguh, dikutip dari detik.com.
Ia mengungkapkan tantangan utama dalam perancangan kawasan terletak pada keterbatasan lahan dan tingginya kepadatan hunian. Beberapa rumah bahkan berukuran sangat kecil namun dihuni banyak anggota keluarga, sehingga membutuhkan solusi desain yang efisien dan tetap memenuhi standar kesehatan hunian.
“Disitulah tantangan arsitek dengan lahan yang terbatas, dengan biaya yang efisien, tapi harus mengakomodir kebutuhan banyak keluarga,” ujarnya.
Renovasi rumah difokuskan pada pemenuhan standar rumah sehat, termasuk perbaikan sanitasi, sirkulasi udara, pencahayaan alami, hingga penguatan struktur bangunan. Rumah yang sebelumnya belum memiliki fasilitas toilet juga akan didesain ulang agar memenuhi standar kelayakan hunian.
Dalam program gentengisasi, penggunaan material berbahaya seperti asbes dan seng berkarat tidak lagi diterapkan. Pemilihan material atap akan disesuaikan dengan kondisi struktur bangunan melalui kajian teknis, dengan alternatif material ringan seperti uPVC, genteng bitumen, maupun galvalum.
Penataan kawasan turut mencakup desain ulang jembatan lingkungan yang dirancang memiliki nilai estetika sekaligus fungsi konektivitas antarwilayah permukiman.
Melalui proyek penataan Menteng Tenggulun, Kementerian PKP berharap dapat menghadirkan model penanganan kawasan kumuh yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas permukiman perkotaan di Indonesia.
