Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil langkah tegas terhadap pengembang perumahan yang masih membiarkan kawasan hunian dilanda banjir. Seluruh aktivitas pengembangan diminta dihentikan sementara hingga persoalan genangan air benar-benar dituntaskan.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, izin pengembangan tidak akan diberikan kepada perumahan yang masih bermasalah dengan banjir, meskipun secara administratif telah mengantongi perizinan.
“Yang berizin saja, kalau perumahannya masih banjir, tidak boleh ada pengembangan dulu. Rapikan banjirnya dulu, baru izinnya bisa berjalan lagi. Apalagi yang tidak berizin,” kata Asep, Senin, (26/01/2026).
Kondisi banjir di Kabupaten Bekasi disebut sudah berada pada level mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemerintah daerah, sekitar 85 persen kawasan perumahan terdampak banjir yang tersebar di 51 desa dengan total 216 titik genangan.
Asep menilai persoalan tersebut tidak lepas dari lemahnya perencanaan tata ruang yang sejak awal tidak mengantisipasi risiko banjir, terutama di kawasan yang berada dekat dengan aliran sungai utama.
“Ketika sungai Citarum dan CBL tinggi, wilayah perumahan langsung banjir. Ini berarti ada kesalahan dalam perencanaan tata ruang yang tidak diantisipasi sejak awal,” kata Asep.
Saat ini, Pemkab Bekasi tengah melakukan pemetaan penyebab banjir secara menyeluruh, mulai dari kondisi sungai, perubahan fungsi lahan, hingga sistem drainase di kawasan hunian. Sejumlah pengembang pun telah dipanggil untuk dimintai penjelasan dan diminta bertanggung jawab atas dampak pembangunan yang dilakukan.
“Saya sampaikan, tuntaskan dulu banjirnya. Tidak boleh mengembangkan rumah lagi sebelum banjir itu diselesaikan,” ujar Asep.
Selain menghentikan pengembangan, Asep menegaskan bahwa tanggung jawab perbaikan infrastruktur tetap berada di tangan pengembang, khususnya untuk kawasan perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah.
“Kalau di perumahan dan belum diserahkan ke Pemda, itu tanggung jawab pengembang,” tegas Asep.
Kebijakan ini diharapkan menjadi peringatan bagi pengembang agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan perencanaan jangka panjang, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko banjir berulang di kawasan hunian.
