Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah menargetkan pengadaan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera mulai dapat berjalan pada awal Juni 2026, seiring dengan percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan bersama sejumlah pihak terkait guna memperkuat tata kelola pengadaan, termasuk melibatkan LKPP, kejaksaan, dan kepolisian.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar, ” kata Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/5/26).
Ia menegaskan, Kementerian PKP terus mengintensifkan sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana.
Saat ini, menurut Data Satgas PRR per 24 Mei 2026 menunjukkan pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak terus bergerak. Dari total rencana 39.335 unit huntap, sebanyak 1.110 unit saat ini berada dalam tahap pembangunan dan 364 unit telah selesai dibangun. Jumlah huntap selesai tersebut meningkat dibandingkan data 11 Mei 2026 yang mencatat 357 unit telah terbangun.
Aceh menjadi provinsi dengan kebutuhan pembangunan huntap terbesar, yakni mencapai 28.910 unit. Dari jumlah tersebut, 758 unit saat ini dalam proses pembangunan dan 115 unit telah selesai dibangun.
Di Sumatera Utara, kebutuhan huntap tercatat sebanyak 7.601 unit. Saat ini, 297 unit berada dalam tahap pembangunan dan 227 unit telah selesai dibangun. Sementara di Sumatera Barat, tercatat kebutuhan pembangunan 2.824 unit huntap. Hingga 24 Mei 2026, sebanyak 55 unit berada dalam tahap pembangunan dan 22 unit telah selesai dibangun.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah komunal yang perencanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun jumlah unit yang akan dibangun masih dalam tahap pembahasan.
Di tingkat kebijakan, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati skema penanganan pascabencana yang dibagi dalam tiga tahap, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Skema ini menjadi dasar dalam percepatan penanganan wilayah terdampak di Sumatera.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan pengambilan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana agar proses pemulihan dapat berjalan efektif.
“Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana yang dapat dilakukan dengan menghadirkan para Menteri terkait,” ujar Dasco.
Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyoroti perlunya percepatan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari upaya relokasi warga terdampak.
“Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan Huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk dilakukannya relokasi,” katanya.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki fase pemulihan dan kembali beraktivitas normal.
Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi, meski sejumlah tantangan seperti pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih memengaruhi percepatan pembangunan.
Di Sumatera Utara, sebagian besar wilayah juga telah pulih dengan aktivitas pemerintahan dan layanan publik berjalan normal, meski beberapa area masih memerlukan perhatian pada infrastruktur dasar dan pemulihan sektor pertanian.
Sementara di Aceh, proses pemulihan terus didorong melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan huntap, serta penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat terdampak.
