Jakarta, Propertyandthecity.com — Punya rumah sendiri masih jadi impian banyak orang, termasuk generasi Z. Namun, harga rumah yang terus naik membuat impian tersebut terasa makin jauh. Alih-alih membeli, sebagian anak muda akhirnya memilih coliving, menyewa, atau menunda punya rumah.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, generasi Z saat ini mulai memasuki fase membutuhkan hunian. Namun, daya beli yang masih terbatas membuat mereka belum mampu mengejar harga rumah yang terus meningkat.
“Banyak generasi milenial yang misalkan, ‘saya gak mau beli rumah’, bilang gitu kan ya. Kita, coliving aja deh, kita travelling aja. Menurut saya sih bukan mereka gak mau, tapi karena mereka frustasi, harga rumah udah terlalu tinggi,” ujarnya, dikutip Kamis (27/8/26).
Ali menilai, pilihan untuk travelling atau memenuhi kebutuhan lain bukan berarti generasi muda tidak ingin memiliki rumah. Masalahnya, harga rumah yang sudah mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah terasa sulit dikejar dengan penghasilan yang ada.
“Kalau kita ngomong travelling kan harga puluhan juta gitu ya. Kalau beli rumah kan ratusan juta, bisa miliaran. Itu jadi frustasi. Sedangkan daya belinya tidak cukup. Nah itu kan jadi masalah,” katanya.
Harga Rumah Naik 16,48 Persen
Kondisi tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga properti. Dalam lima tahun terakhir, harga rumah tercatat meningkat hingga 16,48 persen.
Kenaikan harga rumah antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya harga material bangunan, harga tanah, serta masih tingginya permintaan terhadap hunian. Sementara itu, lahan di kawasan perkotaan semakin terbatas.
Ali mengatakan, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat kebutuhan terhadap hunian ikut bertambah, sementara ketersediaan tanah tidak bisa mengikuti.
“Yang pasti pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Tapi tanah itu semakin terbatas. Itu klasik ya. Belum lagi kalau kita bicara kenaikan bahan bangunan. Kemudian juga ada pembangunan satu wilayah yang ada pembangunan infrastrukturnya pasti itu akan mengangkat nilai tanah,” jelasnya.
Menurut Ali, harga rumah pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar. Namun, pemerintah tetap perlu turun tangan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar harga hunian tidak semakin sulit dijangkau.
“Sebetulnya gini, kalau kita bicara rumah itu kan market mechanism ya. Jadi tidak bisa ada yang menghalangi. Kecuali untuk yang masyarakat berpenghasilan rendah, itu pemerintah harus hadir di situ,” kata Ali.
Pinggiran Jakarta Jadi Alternatif Hunian
Mahalnya harga rumah di Jakarta, yang menjadi pusat perkantoran dan perekonomian, membuat masyarakat yang tidak mampu membeli di ibu kota mencari alternatif ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Pemerintah sendiri telah menetapkan harga jual rumah subsidi, khususnya di wilayah Jabodetabek, sebesar Rp185 juta. Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum memiliki hunian.
Kawasan pinggiran seperti Parung Panjang, Tenjo, dan Cibinong menawarkan rumah dengan harga yang relatif lebih terjangkau dan lahan yang lebih luas dibandingkan kawasan pusat kota.
Namun, tinggal di pinggiran juga punya konsekuensi. Salah satunya adalah akses transportasi bagi mereka yang masih bekerja di Jakarta.
Ketergantungan terhadap KRL dan transportasi umum membuat waktu perjalanan bisa cukup panjang. Sebagian pekerja bahkan harus berangkat lebih pagi atau menunggu keberangkatan kereta pertama di stasiun.
Fasilitas juga menjadi tantangan lain. Rumah sakit besar, sekolah unggulan, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas perkantoran belum tentu tersedia dalam jarak dekat dari kawasan hunian.
Dorong Penguatan Kota Penyangga
Ali menilai, persoalan hunian tidak cukup hanya diselesaikan dengan membangun lebih banyak rumah di Jakarta. Keterbatasan lahan membuat pembangunan hunian di ibu kota semakin sulit, sehingga pengembangan wilayah di sekitar Jakarta menjadi bagian penting dari solusi.
“Daripada kita hanya membangun di Kota Jakarta saja, sementara lahannya terbatas dan pembangunan hunian vertikal juga tidak mudah, kita juga harus mengembangkan daerah-daerah di sekitarnya,” ujar Ali.
Menurutnya, kawasan seperti Bogor, Sentul hingga Bekasi perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi daerah penyangga tempat tinggal, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari kawasan metropolitan yang lebih besar. Pengembangan tersebut perlu diikuti pertumbuhan ekonomi dan fasilitas pendukung, sehingga masyarakat bisa tinggal sekaligus beraktivitas di daerahnya tanpa harus selalu bergantung pada Jakarta.
Konsep Greater Metropolitan, kata Ali, menjadi gambaran bagaimana kawasan metropolitan seharusnya dikembangkan dalam skala yang lebih luas, dengan Jakarta dan daerah-daerah di sekitarnya tumbuh secara bersama-sama.
Dengan pengembangan tersebut, Ali berharap masyarakat tidak lagi harus setiap hari bepergian dari kawasan penyangga menuju Jakarta untuk bekerja. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi, sehingga masyarakat bisa tinggal dan bekerja di wilayahnya sendiri.
Persoalan sulitnya generasi muda membeli rumah, menurut Ali, pada akhirnya bukan semata-mata persoalan kemampuan individu dalam mengatur keuangan. Masalah tersebut juga berkaitan dengan tata kelola kota, keterbatasan lahan, harga tanah, serta kebijakan penyediaan hunian yang terjangkau.
Karena itu, pengendalian harga tanah dan penyediaan hunian vertikal yang layak di kawasan perkotaan bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tetap punya pilihan untuk tinggal dekat dengan pusat aktivitas.
