PropertyandTheCity.com, Jakarta – Gebrakan Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berlanjut dengan mengumpulkan semua stakeholder properti untuk memberikan masukan dari apa yang akan direncanakan oleh kementerian PKP dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan anti korupsi.
Hadir 300an orang yang terdiri dari berbagai kalangan seperti pengembang, asosiasi, kontraktor, konsultan, dan media.
“Birokrasi harus dipangkas dengan mengedepankan transparansi. Setiap rapat akan di-record dan disiarkan melalui YouTube sehingga menjamin transparansi,” ungkap Maruarar.
Selain itu, Maruarar juga menyebut akan segera membangun call center.
Dengan rencana anggaran Rp 5,078 triliun, kementerian PKP akan coba mengefisiensikan anggaran untuk membangun rumah rakyat. Alasan saat ini diperkirakan anggaran belum efisiensi. Sebagai contoh, biaya pembelian bahan bangunan untuk kebutuhan rumah rakyat dapat melakukan deal langsung dengan produsen sehingga dapat menekan biaya pembangunan.
Selain itu, akan terjadi perombakan struktur organisasi sehingga dapat lebih efisien. Rencananya ada dirjen yang akan mengurus perdesaan dan perkotaan sehingga tidak lintas departemen yang membuat birokrasi tinggi.
Gebrakan ini sangat dinanti oleh para stakeholder properti, CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengatakan akan banyak hal dan permasalahan yang memang harus segera diperbaiki.
“Karena sebelumnya sebenarnya sudah banyak usulan yang disampaikan namun belum dapat terealisasi,” tambahnya.
Baca juga: Maruarar Sirait Sumbangkan 2 Hektar Tanah untuk Wujudkan Program 3 Juta Rumah
Mantap, gaspol
Bagaimana Kaka apakah setuju dengan gaya berkerja Bpk Maruarar Sirait ?