PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, didampingi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, memimpin rapat internal di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menegaskan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian untuk memastikan program perumahan dapat berjalan lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.
Salah satu prioritas utama yang dibahas dalam rapat ini adalah persiapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta pemetaan permasalahan di lapangan guna menyusun solusi yang tepat dan efisien.
“Kami sedang fokus menyusun SOTK agar kelembagaan di Kementerian PKP dapat berjalan optimal. Selain itu, kami juga tengah memetakan kendala yang dihadapi dalam program perumahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program 100 hari pertama Kementerian PKP di Kabinet Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (23/10).
Dalam waktu dekat, Maruarar juga menyebut bahwa kementeriannya akan segera mengoordinasikan dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi mandat Presiden Prabowo Subianto.
“Kami siap menjalankan amanah dan memastikan bahwa target 3 juta rumah untuk rakyat dapat tercapai dengan baik. Kami akan bekerja sama dengan kementerian lain dan mitra terkait untuk mewujudkan ini,” terangnya.
Tak hanya itu, Pria yang akrab disapa Ara ini menargetkan ada peletakan batu pertama (groundbreaking) perumahan rakyat di 100 hari pertama kerjanya.
Dia juga akan meninjau proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” katanya, Kamis (24/10).
Dalam rangka merealisasikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto, Ara mengundang semua pihak untuk terlibat, termasuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta, serta masyarakat luas.
“Kami ingin menjadi kementerian yang bekerja secara professional dan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan,” ungkap Ara.
Ia mengajak banyak pihak karena anggaran untuk membangun rumah sangat kecil.
“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.
Kementerian PKP juga berupaya meningkatkan peran non Anggaran Pendapatan dan Belanjag Negara (APBN) dalam penyediaan perumahan.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menggarisbawahi pentingnya regulasi yang dapat memfasilitasi partisipasi semua pihak dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat.
Kementerian PKP yang baru dibentuk ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong pembangunan perumahan, dengan fokus tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap hunian yang dibangun memenuhi standar kualitas yang layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
“Kami akan memastikan regulasi yang dibuat mempermudah seluruh proses, sehingga semua pihak dapat terlibat aktif dalam pembangunan perumahan,” ujarnya.
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berharap kehadiran Maruarar Sirait di kabinet Prabowo-Gibran dapat memperkuat sektor perumahan di masa mendatang.
“Kita harapkan masuknya Pak Maruarar Sirait di kabinet Prabowo-Gibran dapat menjadi penguat sektor perumahan ke depan, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Semoga sektor perumahan tidak menjadi anak tiri lagi dan dapat berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia,” ujar Ali.
