Jakarta, propertyandthecity.com – Memiliki rumah subsidi masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat di Kepulauan Nias. Di saat berbagai daerah terus mencatat penyaluran rumah subsidi, wilayah kepulauan di Sumatera Utara ini justru belum mencatat realisasi baru sejak 2022.
Kondisi tersebut terungkap dalam audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dengan para kepala daerah se-Kepulauan Nias yang terdiri dari Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli di Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam pertemuan itu, BP Tapera mengungkapkan realisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kepulauan Nias terakhir tercatat pada 2022. Padahal, kebutuhan hunian masyarakat masih cukup tinggi dan potensi pengembangan perumahan dinilai cukup besar karena didukung ketersediaan lahan.
Selain itu, rendahnya minat pengembang untuk membangun rumah subsidi di wilayah Nias juga menjadi tantangan tersendiri. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya material dan konstruksi yang membuat harga rumah subsidi dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di daerah kepulauan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP meminta agar dilakukan kajian dan riset lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan harga rumah subsidi, khususnya untuk wilayah kepulauan dan daerah dengan karakteristik khusus.
Selain mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap rumah subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Berdasarkan rencana alokasi BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sumatera Utara, seluruh wilayah di Kepulauan Nias memperoleh tambahan kuota. Kabupaten Nias Utara mendapatkan alokasi 528 unit, Kota Gunungsitoli 300 unit, Kabupaten Nias Barat 653 unit, Kabupaten Nias Selatan 526 unit, dan Kabupaten Nias sebanyak 400 unit.
Dukungan tersebut disambut positif oleh para kepala daerah. Bupati Nias Barat menyampaikan, program BSPS diharapkan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 22 persen.
Selain bantuan perumahan swadaya, para kepala daerah juga menyampaikan berbagai kebutuhan lain, mulai dari penyediaan rumah layak huni, dukungan perumahan bagi kawasan pendidikan, hingga penanganan backlog perumahan yang masih dihadapi masing-masing daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP dan BP Tapera akan meningkatkan sosialisasi program perumahan di Kepulauan Nias agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan dan pembiayaan yang tersedia. Koordinasi dengan pemerintah daerah, pengembang, perbankan penyalur, dan seluruh ekosistem perumahan juga akan diperkuat guna mendorong kembali penyaluran rumah subsidi di wilayah tersebut.
“Kami akan memperkuat koordinasi untuk meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi di wilayah Kepulauan Nias,” jelas Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dikutip dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/26).
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap akses masyarakat Kepulauan Nias terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas dapat semakin luas, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan.
