PropertyandTheCity.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mendatangani Undang-Undang (UU) Nomor 115 Tahun 2024 sebagai revisi dari UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Perubahan ini berdampak pada status Jakarta yang akan beralih dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Selain itu, aturan tersebut juga mengubah nomenklatur jabatan, termasuk gubernur dan wakil gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Melalui Pasal 70A, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKJ.
Sementara itu, dalam Pasal 70B, anggota DPRD Provinsi DKI hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berganti nama menjadi DPRD Provinsi DKJ. Merujuk Pasal 70C, anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta juga berubah nama menjadi anggota DPR RI dapil DKJ. Begitu halnya dengan anggota DPD RI dapil DKI Jakarta hasil Pemilu 2024, menurut Pasal 70D, namanya berganti menjadi anggota DPD dapil DKJ.
Status Berubah Tapi Jakarta Masih Jadi Ibu Kota
Pertimbangan perubahan UU Nomor 115 Tahun 2024 menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur jabatan kepala daerah hingga anggota Dewan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilakukan sebagai penyesuaian terhadap rencana pemindahan ibu kota negara. Perubahan ini dianggap perlu karena keputusan pemindahan ibu kota akan memengaruhi jabatan-jabatan tersebut.
Pasal II UU Nomor 115 Tahun 2024 menetapkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 30 November 2024.
Meskipun demikian, Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hanya akan resmi dilakukan setelah adanya keputusan presiden.
“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian,” demikian bunyi Pasal II UU tersebut.
Dengan demikian, status Jakarta sebagai ibu kota negara tidak akan berubah hingga Presiden Prabowo menandatangani keputusan presiden (keppres) soal pemindahan ibu kota.
Prabowo Baru Mau Pindah ke IKN Tahun 2028, Kenapa?
Istana Kepresidenan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto berencana mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2028. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan publik, menyusul berbagai pertanyaan mengenai alasan pemindahan ibu kota pemerintahan pada tahun tersebut.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan, IKN dirancang untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang. Dengan langkah tersebut, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.
Setelah semua persiapan rampung, Hasan menyebutkan, Presiden Prabowo baru akan merencanakan untuk berkantor di IKN.
“Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ungkap Hasan, dikutip Jum’at (13/12/2024).
Disamping itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025. Basuki juga menargetkan, pembangunan infrastruktur tersebut akan rampung pada 2027.
“Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Menurut Basuki, pembangunan kedua lembaga ini sangat penting karena Presiden Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota yang lengkap dengan semua cabang pemerintahan, tidak hanya eksekutif.
Dengan selesainya pembangunan untuk lembaga legislatif dan yudikatif, IKN akan siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang menyeluruh. Kemudian, seluruh persiapan tersebut diperkirakan baru akan selesai pada 2028 mendatang.





















