Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemanfaatan aset sitaan perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pembangunan perumahan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas lembaga untuk memastikan optimalisasi aset negara berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Saya mendapatkan support luar biasa. Hari ini saya minta suratnya disiapin bahwa tanah-tanah dari KPK yang sudah disita dan sudah berkekuatan hukum tetap itu boleh kami ajukan untuk membuat perumahan rakyat. Jadi saya akan kirim suratnya hari ini,” kata Maruarar yang akrab disapa Ara.
Ara menegaskan, diskusi dengan KPK memperjelas bahwa aset berupa tanah hasil sitaan perkara korupsi yang telah inkrah dapat dimanfaatkan negara selama diperuntukkan bagi kepentingan publik, khususnya pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Jadi bukan buat komersial ya, untuk perumahan rakyat!” tegas Ara.
Ia menilai langkah ini dapat menjadi solusi konkret atas persoalan kebutuhan hunian nasional sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga pemerintah.
“Semoga ini menjadi simpul sinergi yang positif,” imbuh dia.
Status Meikarta Dinyatakan Clean and Clear
Dalam pertemuan tersebut, Ara juga memastikan status hukum kawasan Meikarta telah dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Konfirmasi ini diperoleh langsung dari KPK terkait penanganan kasus suap perizinan pembangunan yang pernah menyeret proyek tersebut.
Ara menegaskan, kedatangannya ke KPK bukan dalam kapasitas sebagai pihak yang diperiksa, melainkan untuk berkonsultasi dan meminta kepastian hukum atas rencana pemanfaatan kawasan Meikarta sebagai lokasi pembangunan rumah susun subsidi.
Menurutnya, Meikarta dinilai memiliki kesiapan lahan dan berada di kawasan industri dengan kebutuhan hunian yang tinggi. Namun, mengingat proyek tersebut pernah terseret perkara hukum, kepastian status aset menjadi prasyarat utama sebelum pembangunan dimulai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan perkara suap perizinan pembangunan Meikarta telah berkekuatan hukum tetap dan tidak berdampak pada status unit rumah susun di kawasan tersebut.
“Perkara tersebut sudah inkracht dan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta. Dalam konteks penindakan KPK, status Meikarta clean and clear,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Budi menyampaikan KPK mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan aset agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
“KPK mendukung penuh upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasi aset-aset agar memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat banyak,” kata Budi.
Lampu Hijau Rusun Subsidi
Seiring dengan kepastian hukum tersebut, Ara menyatakan Kementerian PKP siap melanjutkan rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta.
“Setelah clearance dari KPK, saya berani menyampaikan bahwa tidak ada masalah hukum untuk memulai pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta,” kata Ara.
Ara menambahkan, pihaknya juga meminta pendampingan dari KPK agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
“Kami mohon pendampingan dan pengawasan dari KPK agar proses ini memenuhi peraturan dan tidak ada pelanggaran,” tuturnya.
Sebelumnya, proyek Meikarta sempat menjadi objek operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 Oktober 2018 terkait dugaan suap perizinan pembangunan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan kepastian hukum dari KPK, pemanfaatan kawasan tersebut kini diarahkan untuk mendukung program perumahan subsidi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
