Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memastikan pelaksanaan program perumahan rakyat berjalan efektif dan berkeadilan. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama pimpinan DPR RI dan Kepala BPS di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
“Saya sangat bersyukur bisa berdiskusi dengan pimpinan DPR dan Ibu Kepala BPS. Kami membahas pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan menentukan program-program perumahan. Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait, dikutip Senin (23/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR terhadap peningkatan anggaran Kementerian PKP yang naik dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun. Tambahan alokasi anggaran tersebut, lanjutnya, akan dimanfaatkan secara optimal guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan DPR. Kenaikan anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, dengan kerja keras dan integritas, agar program perumahan rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan data BPS menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan perumahan, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Sejak awal masa kepemimpinannya, Kementerian PKP disebut konsisten menjadikan data BPS sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan.
“Saya termasuk Menteri yang paling sering datang ke BPS atau mengundang mereka ke kantor kami. Karena sesuai arahan Presiden, data yang dipakai harus data dari BPS. Dengan begitu, kebijakan kami bisa benar-benar berdasarkan fakta dan keadilan sosial,” jelas Menteri Ara.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai langkah Kementerian PKP dalam menggunakan data BPS sebagai dasar kebijakan merupakan upaya konkret untuk menjamin akurasi dan keadilan program pemerintah.
“Kami mengapresiasi langkah Kementerian PKP. Program-program pro rakyat ini harus tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan, tidak boleh bias atau merugikan masyarakat. Pak Maruarar sudah menjalankan prinsip ini dengan baik,” ujar Saan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang menilai sinergi antarlembaga serta pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam reformasi kebijakan sektor perumahan.
“Beliau (Maruarar) luar biasa. Menggunakan data BPS sebagai dasar membuat program pemulihan perumahan agar tidak tumpang tindih. Kami di DPR akan mengawal penganggaran dan mendorong sinkronisasi antarinstansi agar semua kementerian siap bergerak cepat bersama Menteri PKP,” kata Cucun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menentukan prioritas kebijakan perumahan, khususnya yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
“Kami sangat berterima kasih atas terobosan Kementerian PKP. Semua program didasarkan pada data dan prinsip keadilan proporsional, bukan bagi rata, tapi berdasarkan tingkat kemiskinan di daerah. Kami di DPR akan terus mendukung program ini secara konkret,” ujarnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, Kementerian PKP secara konsisten memanfaatkan data statistik resmi dalam penentuan kriteria penerima bantuan hingga prioritas penyaluran BSPS.
“Pak Menteri betul-betul memanfaatkan data BPS, mulai dari penentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah hingga prioritas penyaluran BSPS. Ada lima indikator utama yang digunakan: jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, proporsi penduduk desil 1–4 tanpa rumah layak, kesenjangan, dan indeks kedalaman kemiskinan,” jelasnya.
Lebih lanjut, kerja sama antara BPS dan Kementerian PKP juga dilakukan dalam penentuan kebijakan perumahan di wilayah pesisir maupun nonpesisir berdasarkan data statistik terbaru.
“Kami menyerahkan data wilayah prioritas kepada Pak Menteri, dan beliau langsung menggunakannya untuk menentukan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
