Jakarta, Propertyandthecity.com – Deru aktivitas industri di kawasan Bekasi selama ini menjadi magnet bagi jutaan pekerja. Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, persoalan hunian masih menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang harus menempuh jarak jauh dari tempat tinggal ke lokasi kerja. Pemerintah melihat hunian vertikal sebagai salah satu jawaban atas persoalan itu.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana tersebut berjalan di jalur yang tepat. Pada Sabtu, 17 Januari 2026, ia meninjau dua lokasi yang diproyeksikan menjadi kawasan pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Peninjauan ini bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah ingin memastikan bahwa rumah susun subsidi benar-benar dibangun di lokasi yang strategis, dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, serta memiliki akses memadai bagi para penghuninya. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar didampingi jajaran direktorat jenderal dan staf teknis Kementerian PKP untuk melakukan survei awal.
Dua titik yang menjadi fokus peninjauan berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, serta Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing memiliki luas sekitar 10 hektare dan dinilai potensial untuk dikembangkan sebagai hunian vertikal.
“Sesuai dengan apa yang kami sampaikan, kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Saya bersama Dirjen dan staf melakukan survei dua titik, nanti datanya akan dilengkapi,” ujar Menteri Maruarar, dilansir laman Kementerian PKP, Selasa, (20/01/2025).
Kedekatan lokasi dengan kawasan industri menjadi pertimbangan utama dalam rencana pembangunan ini. Bagi pekerja, jarak tempuh yang lebih singkat ke tempat kerja berarti penghematan waktu dan biaya transportasi, sekaligus peningkatan kualitas hidup.
“Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer, sementara titik pertama sekitar dua kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus,” ujar dia.
Namun, hunian layak tidak hanya diukur dari jarak ke tempat kerja. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada ketersediaan fasilitas publik yang menunjang kehidupan sehari-hari penghuni rusun. Akses terhadap tempat ibadah, pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan.
Maruarar menegaskan pemetaan fasilitas publik di sekitar lokasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan lanjutan sebelum pembangunan dimulai.
“Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya,” tambah dia.
Melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, pemerintah berharap hunian bagi pekerja perkotaan tidak lagi terpinggirkan. Rusun bukan sekadar bangunan bertingkat, tetapi ruang hidup yang dirancang untuk mendekatkan rumah dengan tempat kerja, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi Bekasi.
