Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi berbagai program perumahan, termasuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Program Bedah Rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, koordinasi diperlukan agar program yang telah mendapat alokasi anggaran dapat benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Koordinasi dilakukan secara daring bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) se-Indonesia serta sejumlah gubernur di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ara menekankan pentingnya kesamaan data antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang sama diperlukan agar perkembangan setiap program dapat diukur sekaligus memudahkan penyelesaian kendala di lapangan.
“Bekerja basisnya data dan fakta. Antara kepala balai, pusat, dan pemda harus punya ukuran dan data yang sama,” ujar Ara.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyaluran rumah subsidi melalui FLPP. Secara nasional, realisasi FLPP pada 2026 baru sekitar 154 ribu unit dari target 350 ribu unit. Dengan waktu yang tersisa sekitar tiga bulan hingga akhir tahun, pemerintah mendorong percepatan penyaluran.
Ara meminta BP Tapera menyampaikan perkembangan penyaluran FLPP secara transparan, mulai dari kesiapan, target, hingga realisasinya. Sosialisasi program juga perlu diperluas agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengetahui dan dapat mengakses rumah subsidi.
“Yang saya minta kepada BP Tapera, kesiapan, target, dan realisasinya disampaikan secara transparan. Sosialisasi juga harus ditingkatkan,” kata Ara.
Selain FLPP, pemerintah mengevaluasi kesiapan lahan pengembang yang menjadi salah satu faktor dalam percepatan penyediaan rumah subsidi. Sejumlah pengembang disebut telah memiliki lahan yang siap dikembangkan, tetapi masih menghadapi kendala sertifikasi.
Kementerian PKP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mencari solusi agar persoalan tersebut tidak menghambat pembangunan rumah subsidi.
Evaluasi juga dilakukan terhadap penyaluran FLPP di daerah. Di Sulawesi Tengah, realisasi mencapai 2.902 unit dari target 3.309 unit. Sementara di Papua tercatat 975 unit dari target 1.362 unit, Jambi 4.833 unit dari target 5.544 unit, dan Sulawesi Utara 1.757 unit dari target 1.757 unit.
Ara juga meminta pemerintah daerah memastikan sejumlah biaya yang berkaitan dengan pembangunan rumah subsidi dapat ditekan. Salah satunya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Program rumah subsidi ini sangat bagus untuk mengatasi permasalahan kepemilikan rumah di daerah. Tolong juga dipastikan BPHTB dan PBG-nya digratiskan,” ujar Ara.
Selain rumah subsidi, Program Bedah Rumah menjadi bagian lain yang dievaluasi dalam koordinasi tersebut. Empat provinsi mendapatkan peningkatan alokasi yang cukup besar pada 2026.
Alokasi Bedah Rumah mencapai 8.750 unit di Sulawesi Tengah, 5.133 unit di Papua, 5.071 unit di Jambi, dan 10.800 unit di Sulawesi Utara. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang masing-masing hanya 81 unit, 851 unit, 1.524 unit, dan 747 unit.
Namun, hingga September 2026, penyelesaian program tersebut masih berada di bawah total alokasi. Penyelesaian 100 persen tercatat sebanyak 116 unit di Sulawesi Tengah, 48 unit di Papua, 431 unit di Jambi, dan 224 unit di Sulawesi Utara.
Ara mengingatkan agar peningkatan alokasi tidak berhenti pada angka, tetapi diikuti dengan pelaksanaan di lapangan.
“Jangan sampai sudah dialokasikan Program Bedah Rumah dengan angka yang besar seperti di Papua tapi tidak terserap, dengan berbagai alasan. Makanya kita cari solusi bersama-sama,” tegasnya.
Sejumlah kendala yang ditemukan berkaitan dengan kondisi geografis, akses transportasi, distribusi material, hingga ketersediaan tenaga kerja. Di wilayah kepulauan dan daerah dengan medan ekstrem, distribusi material membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Di Sulawesi Utara, misalnya, kelangkaan BBM solar selama sekitar tiga bulan ikut mengganggu distribusi material. Sementara di sejumlah wilayah kepulauan, keterbatasan tenaga terampil menjadi salah satu kendala pelaksanaan program.
Pemerintah daerah pun menyatakan kesiapan untuk membantu mengatasi persoalan tersebut. Dukungan antara lain diarahkan pada distribusi material, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pendampingan program, hingga penguatan kerja sama dengan perbankan.
KPP Ikut Didorong
Selain FLPP, evaluasi juga mencakup penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Di Sulawesi Tengah, realisasi KPP mencapai Rp237 miliar dari target Rp399 miliar. Papua mencatat Rp153 miliar dari target Rp268 miliar, sedangkan Jambi mencapai Rp378 miliar dari target Rp513 miliar.
Kementerian PKP mendorong penguatan peran bank pembangunan daerah sebagai penyalur KPP agar akses pembiayaan perumahan di daerah semakin luas.
Program perumahan lain yang turut dievaluasi meliputi pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi. Salah satunya pembangunan Rusun Mahkamah Agung di Jambi yang telah mencapai progres fisik 95 persen dan ditargetkan selesai pada 7 Oktober 2026.
Sementara itu, pembangunan rusun di Manado sebanyak 44 unit telah memasuki tahap kontrak.
Menurut Ara, percepatan berbagai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Pembangunan dan perbaikan rumah melibatkan tenaga kerja sekaligus menggerakkan berbagai usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.
“Program perumahan ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
