PropertyandTheCity.com, Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam merealisasikan Asta Cita, khususnya melalui berbagai program strategis di sektor perumahan dan permukiman. Dukungan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di pedesaan.
“Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (4/12/24) seperti dikutip dari Antara.
Ara mengatakan bahwa dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP secara khusus mendukung program prioritas ke-13, yakni menjamin ketersediaan rumah murah dan fasilitas sanitasi yang memadai bagi masyarakat desa serta kelompok rakyat yang membutuhkan. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan perumahan yang layak dan akses sanitasi, terutama di wilayah yang selama ini minim perhatian.
“Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan,” ungkap Ara.
Kementerian PKP telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,27 triliun untuk Program 3 Juta Rumah pada tahun anggaran 2025. Alokasi ini disetujui dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat.
Menteri PKP, yang akrab disapa Ara, menjelaskan, anggaran ini bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.
“Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun,” kata Ara.
Ara menjelaskan bahwa alokasi anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 akan didistribusikan ke enam struktur eselon I, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Selain itu, anggaran tersebut juga akan mendukung aktivitas empat staf ahli eselon IB.
“Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar,” kata Ara.
Menurut Ara, pembagian ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program prioritas, khususnya dalam mendukung realisasi target 3 juta rumah serta meningkatkan kualitas permukiman di seluruh Indonesia.
Ara menambahkan, Kementerian PKP juga akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp35,49 triliun dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mendukung program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit. Rincian alokasi ini meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, serta alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM).
Ara juga menyampaikan harapannya agar keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang semangat Kementerian PKP dan mitra kerjanya untuk membangun rumah layak huni bagi rakyat.
