Jakarta, Propertyandthecity.com – Perjalanan panjang sengketa tanah yang dialami Tupon Hadi Suwarno akhirnya menemukan titik terang. Setelah lebih dari satu tahun bergulir sejak April 2025, sertifikat tanah milik warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini resmi kembali ke tangan pemiliknya.
Sertipikat tersebut diserahkan langsung di kediaman Mbah Tupon, dengan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, didampingi Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, serta jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Bantul. Penyerahan ini menjadi bagian dari penyelesaian kasus mafia tanah yang masih kerap terjadi dalam persoalan pertanahan di Indonesia.
“Kami dari Tim Kuasa Hukum Mbah Tupon menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak rasanya mustahil sertifikat ini kembali ke Mbah Tupon,” kata kuasa hukum Mbah Tupon, Suki Ratnasari, dikutip dari keterangan resmi, Senin (13/04/2026).
Kasus ini bermula pada April 2025, ketika dugaan praktik mafia tanah terhadap aset milik Mbah Tupon mulai terungkap. Saat itu, Mbah Tupon menerima informasi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24451/Bangunjiwo seluas 1.655 meter persegi yang ditempatinya tengah dalam proses lelang di Bank PT PNM. Sementara itu, SHM Nomor 24452/Bangunjiwo diketahui telah dijadikan jaminan utang oleh pihak berinisial VW kepada pihak lain.
Seiring berjalannya proses, Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil langkah dengan mengajukan penundaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu, pemblokiran internal juga dilakukan guna mencegah peralihan hak atas tanah selama proses sengketa berlangsung.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, menyebut penyelesaian kasus ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.
“Ini merupakan sinergi bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jadi kekuatan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski kasus ini telah tuntas dan para pelaku telah dijatuhi vonis, pemerintah daerah mengingatkan bahwa praktik mafia tanah masih menjadi ancaman nyata. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menilai kasus serupa masih berpotensi terjadi jika masyarakat tidak waspada.
“Kasus ini tergolong rumit dan berlapis. Pelakunya banyak, tetapi Alhamdulillah semuanya sudah diproses dan divonis bersalah,” kata Abdul.
Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Kristanti Yuni Purnawanti, mendorong masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi praktik serupa.
“Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, jangan sampai terjadi peristiwa yang sama. Masih banyak perkara serupa karena keterbatasan tidak bisa terungkap. Kami meminta masyarakat apabila ada hal-hal serupa untuk melaporkan pada penegak hukum,” ujar Kristanti.
Kasus yang menimpa Mbah Tupon menjadi pengingat bahwa persoalan pertanahan tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat. Di tengah upaya penegakan hukum, kewaspadaan dan ketertiban dalam menjaga dokumen legal tetap menjadi kunci untuk mencegah sengketa serupa terulang di kemudian hari.
