Di berbagai kota di Tiongkok, geliat sektor properti belum juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Harga rumah yang terus melemah, banyaknya unit yang belum terjual, serta rendahnya kepercayaan pasar membuat pemulihan sektor properti China terasa semakin jauh dari harapan.
Baca juga Sengketa Lahan Pondok Indah: Ini Jejak Panjangnya dan Siapa Pemilik Sahnya?
Lemahnya sektor properti di Tiongkok terus membayangi perekonomian negara tersebut. Tahun ini, harga rumah diperkirakan turun hingga 4,8% dan akan tetap stagnan pada 2026. Rasa enggan membeli dari masyarakat, krisis kepercayaan pasar, dan bayang-bayang perang dagang dengan Amerika Serikat memperparah tekanan terhadap industri yang pernah menyumbang hampir seperempat dari total output ekonomi China.
“Meningkatnya ketegangan geopolitik AS-Tiongkok dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, yang selanjutnya akan melemahkan sentimen pembeli rumah,” kata Lulu Shi, Direktur Pemeringkatan Perusahaan Asia-Pasifik di Fitch Ratings, dikutip dari Reuters, Kamis (10/7/2025).
Krisis yang bermula pada 2021 ini belum mencapai titik balik, meskipun pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan dukungan, termasuk pemangkasan suku bunga hipotek dan dorongan kepada pemerintah daerah untuk membeli rumah yang tidak terjual dari pengembang dengan utang besar, tetapi respons pasar tetap lesu, terutama di kota-kota tingkat bawah, di mana permintaan tetap rendah dan preferensi pembeli mulai bergeser ke properti di kota-kota besar dan kawasan premium.
“Langkah-langkah ini memiliki dampak yang terbatas di kota-kota tingkat bawah, di mana permintaan tetap lemah dan preferensi pembeli telah beralih ke pasar tingkat atas,” ujar Yingxue Ren, Direktur Asosiasi Pemeringkatan Perusahaan di S&P Global (China) Ratings.
Penjualan properti China tahun depan juga diperkirakan menurun 5,0%, sedikit membaik dari proyeksi penurunan 5,7% sebelumnya. Namun, investasi di sektor ini diprediksi anjlok 8,4%, lebih dalam dari penurunan 7,0% yang diperkirakan sebelumnya.
“Perang tarif telah memperkuat penilaian para pembuat kebijakan Tiongkok terhadap pemisahan jangka panjang Tiongkok-AS, yang memicu pergeseran kebijakan sistematis menuju manufaktur canggih dan kemandirian teknologi,” kata Dan Wang, Direktur Tim Tiongkok di Eurasia Group. “Sektor properti tidak lagi dipandang sebagai penstabil ekonomi utama,” tambahnya.
Meski begitu, pemerintah tetap berupaya menstabilkan kondisi pasar properti dengan kebijakan bertahap. Sejumlah langkah baru pun diluncurkan dalam beberapa minggu terakhir untuk meredam tekanan yang terus berlangsung.
Sebagai catatan, pendekatan Tiongkok dalam mengelola sektor properti dan rumah subsidi mulai dari pengaturan ukuran rumah hingga kriteria pendapatan—menjadi perhatian sejumlah negara berkembang. Indonesia, misalnya, tengah mengkaji ulang standar luas rumah subsidi dan menjadikan kebijakan China sebagai salah satu referensi utama dalam menyusun regulasi baru yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. l
