PropertyandTheCity.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dalam kesempatan itu, Ara meminta APERSI untuk berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan rumah rakyat. Ia juga meminta masukan strategis dari APERSI terkait isu-isu penting yang dihadapi dalam program penyediaan hunian layak.
“Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah,” ujar Ara dalam pertemuan dengan DPP APERSI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis Senin (9/12/2024).
Menteri Ara bersama Wakil Menteri Fahri Hamzah, menyatakan terbuka untuk menerima masukan dari pengembang terkait tantangan di sektor perumahan. Saran tersebut dinilai sangat penting untuk memperkuat program dan kebijakan pemerintah sehingga dapat berjalan lebih baik, sekaligus mempermudah iklim investasi.
“Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp 5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar,” kata Ara.
Lebih lanjut, Menteri Ara menyampaikan rencana untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lain guna mengumpulkan masukan yang lebih komprehensif. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.
“Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan,” terang Ara.
Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menegaskan komitmen asosiasinya untuk menjalin koordinasi erat dengan Kementerian PKP. APERSI siap mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui kerja sama strategis dan inovasi pembiayaan.
“Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.
Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah sederhana dan rumah FLPP.
“Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat,” katanya.
Ia juga memberikan masukan agar masyarakat yang non-bankable dan tidak memiliki pendapatan tetap dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Dengan begitu mereka tidak mendapatkan hambatan untuk mengambil KPR bersubsidi.
Kemudian, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi program strategis pemerintah yang mendapat kemudahan dari sisi aturan dan kebijakan.
“Program 3 juta rumah sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah, perlu adanya perlakuan khusus, lex spesialis baik dari sisi aturan dan kebijakan,” ungkap Junaidi.
