Jakarta, Propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 7.952 unit rumah ditargetkan mulai dibangun sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak bencana.
Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp2,219 triliun untuk mendukung penyediaan hunian tetap dengan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan tersebut. Sehingga masyarakat dapat kembali menempati lingkungan yang layak dan aman.
Baca Juga: BlueCharge Bidik Properti Komersial untuk Perluas Jaringan Pengisian Kendaraan Listrik
“Kami ingin memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh tempat tinggal yang layak sekaligus mendukung proses pemulihan kehidupan mereka,” jelas Teddy Paul, ditulis Selasa (4/8/2026).
Pada Tahun Anggaran 2026, total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan huntap mencapai Rp2,339 triliun. Aceh menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yakni 6.220 unit dengan anggaran Rp1,819 triliun.
Sementara itu, Sumatera Utara memperoleh jatah pembangunan 919 unit dengan anggaran sebesar Rp299,38 miliar, sedangkan Sumatera Barat mendapatkan 813 unit dengan anggaran Rp220,51 miliar.
Program tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan hunian tetap pascabencana yang ditargetkan mencapai 25.606 unit hingga 2027. Untuk merealisasikannya, pemerintah mengalokasikan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Dari total target tersebut, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah pembangunan terbanyak, yakni 20.647 unit.
Baca Juga: Maruarar Sebut KUR Perumahan Tak Hanya Bangun Rumah, tapi Perkuat Ekonomi Keluarga
Memasuki Tahun Anggaran 2027, pemerintah kembali menyiapkan pembangunan 17.654 unit huntap dengan nilai anggaran Rp5,067 triliun. Rinciannya terdiri atas 14.427 unit di Aceh, 2.788 unit di Sumatera Utara, dan 439 unit di Sumatera Barat.
Kementerian PKP menargetkan seluruh pembangunan hunian tetap pascabencana selesai pada 2027. Dengan demikian, pada 2028 tidak lagi terdapat target pembangunan maupun alokasi anggaran untuk program huntap di ketiga provinsi tersebut.



