Jakarta, propertyandthecity.com – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2026. Hingga 4 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR Perumahan telah mencapai Rp17,8 triliun dengan jumlah penerima manfaat atau debitur sebanyak 83.351 orang.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, mengatakan tingginya penyaluran tersebut mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terhadap program pembiayaan perumahan yang mendukung pengembangan usaha.
“Kalau bicara KUR Perumahan, alhamdulillah capaiannya sampai 4 Juni sudah mencapai Rp17,8 triliun dengan 83.351 debitur,” ujar Sri Haryati dalam Podcast Kementerian PKP bertajuk “Target 50T! Strategi KUR Perumahan & Apartemen Subsidi 2026: Rumah Bukan Sekadar Tempat Tinggal”.
Bisa untuk Bangun dan Renovasi Rumah Usaha
Sri menjelaskan, KUR Perumahan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jika FLPP diperuntukkan bagi pembelian rumah pertama, KUR Perumahan tidak mensyaratkan rumah yang dibiayai harus menjadi rumah pertama pemohon.
Menurutnya, yang menjadi fokus utama program ini adalah mendukung pengembangan usaha masyarakat, terutama usaha berbasis rumah. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan untuk membeli rumah, membangun rumah, maupun merenovasi rumah yang digunakan sebagai sarana penunjang usaha. Nilai pembiayaan yang dapat diakses mencapai Rp500 juta.
“Yang penting adalah untuk pengembangan usaha. Beli rumah, bangun rumah, renovasi rumah untuk pengembangan usahanya diperkenankan,” jelasnya.
Selain rumah tapak, pembiayaan juga dapat digunakan untuk unit rumah susun atau apartemen, selama properti tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan usaha.
Dorong Sektor Perumahan dan Ekonomi
Pemerintah menilai KUR Perumahan tidak hanya berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.
Sri menyebut sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor usaha lainnya. Dengan meningkatnya aktivitas pembangunan maupun renovasi rumah, berbagai pelaku usaha turut memperoleh manfaat, mulai dari toko bangunan, kontraktor, pengembang perumahan, hingga industri bahan bangunan.
“Kita bicara dari sisi demand, masyarakat mau membeli rumah untuk usaha, membangun atau merenovasi rumahnya untuk usaha. Di sisi lain sektor-sektor yang terkait juga ikut bergerak,” katanya.
Kualitas Kredit Tetap Jadi Prioritas
Meski realisasi penyaluran terus meningkat, pemerintah menegaskan bahwa kualitas kredit tetap menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program KUR Perumahan.
Sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengawasan program, Kementerian PKP memastikan penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dan tepat sasaran agar kredit yang diberikan tetap sehat dan berkelanjutan.
“Kami tidak hanya mengejar target penyaluran atau pencapaiannya berapa persen. Yang lebih penting adalah memastikan kredit yang diberikan berkualitas dan benar-benar sesuai dengan sasaran,” ujar Sri.
Dengan capaian Rp17,8 triliun dalam lima bulan pertama tahun ini, KUR Perumahan diharapkan dapat terus menjadi instrumen pembiayaan yang membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kualitas hunian, sehingga rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi keluarga.
 Perumahan terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2026 telah mencapai Rp17,8 triliun.){kind=link}