Jakarta, propertyandthecity.com – Risiko penyerobotan tanah masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, terutama pada lahan yang tidak terkelola dengan baik. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan pentingnya langkah preventif, baik secara fisik maupun legal, untuk melindungi aset tanah.
Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, menegaskan bahwa kejelasan batas tanah dan kepemilikan sertifikat merupakan fondasi utama perlindungan hak atas tanah.
“Biar tanah tidak diserobot orang, yang paling penting adalah memastikan batas tanah jelas dan memiliki sertifikat sebagai bukti hukum yang kuat,” ujar Shamy Ardian, dalam keterangannya, pada Rabu (29/04/2026).
Ia menjelaskan, pemasangan tanda batas permanen seperti beton, kayu, atau besi perlu dilakukan, disertai kesepakatan dengan pemilik lahan yang berbatasan. Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
“Kalau batas tanah tidak jelas, ini yang sering memicu konflik. Maka pemasangan patok dan kesepakatan dengan tetangga menjadi langkah dasar yang tidak boleh diabaikan,” jelasnya.
Selain itu, aspek legalitas juga menjadi faktor krusial. Sertifikat tanah yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah. Tanpa dokumen tersebut, posisi pemilik tanah akan lebih lemah saat menghadapi konflik.
Shamy juga mengingatkan agar masyarakat tidak membiarkan tanah dalam kondisi kosong tanpa pengawasan. Lahan yang terbengkalai dinilai lebih rentan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pengecekan dan pemeliharaan secara berkala menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mencegah potensi penyerobotan.
Jika muncul indikasi sengketa, masyarakat diminta segera melapor ke Kantor Pertanahan atau aparat setempat agar dapat ditangani sejak dini. Selain itu, penyimpanan dokumen pertanahan secara tertib, baik fisik maupun digital, juga penting untuk memudahkan proses pembuktian hukum.
“Jangan menunggu masalah besar. Kalau ada indikasi sengketa, segera laporkan supaya bisa ditangani lebih cepat,” tegas Shamy.
Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, aset tanah masyarakat dapat terlindungi secara maksimal, baik secara fisik maupun legal, sehingga potensi penyerobotan bisa ditekan seminimal mungkin.
