PropertyandTheCity.com, Jakarta – Dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Indonesia, Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk menciptakan kementerian yang efisien dan bebas korupsi.
“Kita berusaha membuat departemen ini menjadi departemen yang tidak basa-basi, tapi juga dengan sistem supaya bebas dari korupsi dimulai dari perencanaan,” ujar Maruarar dalam diskusi yang disiarkan langsung di YouTube Kompas.com pada Senin (28/10/2024).
Maruarar menjelaskan bahwa empat direktorat jenderal (dirjen) akan membantu mengawasi pelaksanaan program tersebut, termasuk perumahan di wilayah pedesaan dan perkotaan, dengan perencanaan yang telah diatur secara jelas.
“Di satu dirjen, selesai urusannya di situ. Kita birokrasi jangan membuat sulit, kita buat mudah dan jelas,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru telah diusulkan dan disampaikan langsung ke Istana untuk mendapat persetujuan.
Baca Juga: Anggaran 3 Juta Rumah Tipis, Menteri PKP Tetap Optimis
“Saya juga sudah mengusulkan SOTK yang terus terang saja sudah sampai ke Istana, saya sudah sampaikan ke pak Prabowo untuk kasih kesempatan saya lima hari ini mengusulkan SOTK yang kami yakini lebih bersih, lebih simpel dan bisa diakses publik,” ujarnya.
Maruarar mengatakan konsep ini diharapkan membuat kementerian lebih transparan dan mudah diakses oleh publik.
Baca Juga: Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat Gratis, Menteri Maruarar Sirait: Bantu Saya!
sudah saatnya bergerak cepat untuk pekerjaan yang lebih baik
Betul Kaka,Setuju sekali