Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian. Menurutnya, Kementerian PKP menjalankan tiga peran utama yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.
Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor perumahan dengan kebijakan strategis, termasuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah di bawah Rp2 miliar. Langkah ini dinilai mampu memberikan stimulus tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga bagi kalangan kelas menengah.
“Kalau operator kita hanya bisa 8 persen dengan dana yang ada dari APBN, sebagai regulator dan fasilitator. Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung penyediaan hunian yang lebih terjangkau.
Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibebaskan, dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ditetapkan nol persen, menjadikan regulasi ini berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu,” kata Maruarar.
Maruarar menjelaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun rumah tanpa perlu membayar BPHTB.
Selain itu, pemerintah juga memperpanjang pemberian insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan hingga tahun 2025.
Fasilitas PPN DTP berlaku untuk pengenaan pajak (DPP) hingga maksimal Rp2 miliar, dengan batas harga jual rumah sebesar Rp5 miliar. Pemerintah memberikan potongan PPN sebesar 100 persen pada periode Januari hingga Juni 2025, dan sebesar 50 persen pada periode Juli hingga Desember 2025.
