Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melonggarkan kebijakan akses kredit rumah subsidi. Masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) hingga Rp1 juta kini tetap diperbolehkan mengajukan KPR subsidi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kebijakan ini sebagai kabar baik yang telah lama dinantikan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini terhambat oleh catatan kredit kecil dalam SLIK.
“Mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat,” ujar Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian PKP dan OJK yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Maruarar menyebut telah beberapa kali melakukan pertemuan langsung guna mendorong terwujudnya kebijakan tersebut.
Menurutnya, langkah ini menjadi terobosan penting dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, terutama di tengah upaya pemerintah mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih lanjut, Maruarar mengingatkan agar implementasi kebijakan ini tidak terhambat oleh birokrasi di lapangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara regulator dan perbankan agar kebijakan pro rakyat ini dapat berjalan efektif.
“Keputusan ini pasti ditunggu masyarakat. Jangan sampai ada hambatan dalam pelaksanaannya, baik di OJK maupun di sektor perbankan,” tegasnya.
Selain pelonggaran SLIK, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah strategis lain untuk mempercepat program perumahan nasional. Salah satunya melalui pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang akan fokus pada percepatan realisasi target pembangunan 3 juta rumah.
“Kami akan melibatkan berbagai pihak untuk membentuk satgas yang efektif dan produktif, sehingga berbagai persoalan perumahan bisa ditangani lebih cepat,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi memastikan dukungan penuh lembaganya terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Ia menegaskan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan perumahan rakyat.
“OJK mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Tak hanya itu, OJK juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendukung lainnya, diantaranya penyesuaian tampilan data SLIK yang kini hanya menampilkan kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, percepatan pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3, serta pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera guna mempercepat proses pembiayaan perumahan.
Friderica juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK dan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem.
“Kami memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026,” paparnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak melalui skema rumah subsidi.
 resmi melonggarkan kebijakan akses kredit rumah subsidi.){kind=link}